DPMD Kukar Gelar Rapat Finalisasi HKG PKK Ke-53

KUTAI KARTANEGARA– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), beserta perangkat dari Kecamatan Muara Badak, menggelar Rapat Finalisasi Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-53 di Muara Badak. Bertempat di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Sabtu, (17/05/2025).

Dalam pemaparannya, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa DPMD Kukar Asmir Riyandi Elvandar, mengungkapkan bahwa tujuan dari pelaksanaan rapat ini adalah untuk mematangkan segala kesiapan, bersama seluruh pihak terkait dalam HKG PKK Ke-53 di Kecamatan Muara Badak.

“Dalam rapat ini, kita memastikan segala kesiapannya.mulai dari tempat penginapan untuk para peserta yang berasal dari 20 Kecamatan, hingga persiapan teknis lainnya seperti penataan lokasi dan juga stan dari pameran. Semuanya, harus benar-benar siap dan matang,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, nantinya dalam acara ini kita akan menggelar banyak kegiatan serta perlombaan. Jadi diperlukan persiapan serta sinergi yang terjalin dengan baik antar semua pihak-pihak terkait. “Dengan digelarnya rapat finalisasi ini, harapannya seluruh kegiatan dan juga perlombaan yang akan digelar, dapat berjalan dengan baik dan juga lancar,” jelasnya lagi.

Rapat finalisasi, menjadi rapat terakhir yang dilaksanakan guna memantapkan segala kesiapan yang ada. Agendanya, pelaksanaan kegiatan akan berlangsung mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 2025.

“DPMD Kukar berharap, pelaksanaan dari kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif, terhadap perkembangan potensi serta wawasan yang dimiliki oleh seluruh kader PKK yang ada di 20 Kecamatan,” pungkasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur-unsur terkait, di antaranya Camat Muara Badak Arpan, anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, serta berbagai pihak terkait lainnya yang memiliki peran strategis dalam pembangunan wilayah.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan adanya komitmen dan sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan instansi teknis dalam mendukung keberhasilan program yang dilaksanakan. Forum ini menjadi ruang kolaboratif untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, serta mencari solusi bersama terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.

Selain itu, keterlibatan aktif semua unsur juga diharapkan dapat mempercepat realisasi program pembangunan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan kerja sama lintas sektor, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, transparansi, serta efektivitas kebijakan di lapangan. []

Rudi Harahap.