DPMD Kukar Genjot Pendataan Indeks Desa 2025, Evaluasi Kendala dan Strategi Percepatan
ADVERTORIAL – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memastikan pendataan Indeks Desa Tahun 2025 berjalan sesuai target. Untuk mengatasi tantangan yang masih dihadapi sejumlah desa, DPMD Kukar menggelar rapat percepatan pelaksanaan pendataan, Selasa (10/06/2025) lalu di ruang rapat Kepala DPMD Kukar.
Dipimpin oleh Kepala DPMD Kukar, Arianto, S.Sos., M.Si, rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Perencana DPMD Kukar, Lilis Suriani, S.Sos., M.Si, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman (GTPDKI), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pendekar Idaman, TAPM Program P3MD, serta perwakilan desa dan kecamatan yang mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam pemaparannya, Lilis Suriani mengungkapkan bahwa masih banyak dari 193 desa yang belum menyelesaikan penginputan data Indeks Desa. Ia menekankan pentingnya identifikasi hambatan yang dihadapi agar pendataan bisa berjalan lebih cepat dan efisien.
“Koordinasi dan kerja sama yang solid sangat diperlukan agar setiap tim di desa, kecamatan, dan kabupaten dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Dengan sinergi yang baik, kita bisa memastikan data desa terinput dengan akurat dan tepat waktu,” ujar Lilis Suriani.
Sementara itu, Arianto menegaskan bahwa Indeks Desa merupakan program nasional yang memiliki peran krusial dalam menentukan strategi pembangunan desa. Ia mengingatkan agar seluruh desa memastikan penginputan data dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Teman-teman di desa harus memastikan bahwa penginputan data Indeks Desa dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada keterlambatan yang bisa berdampak pada program pembangunan desa ke depan,” tegasnya.
Menambahkan perspektif lebih luas, perwakilan TAPM P3MD menyoroti pentingnya identifikasi kendala di tingkat desa yang menyebabkan lambatnya progres penginputan data.
“Seperti yang kita ketahui, dari total 193 desa yang ada, masih banyak yang belum menyelesaikan penginputan data. Oleh karena itu, kita perlu mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh masing-masing desa, apakah dari sisi teknis, koordinasi, atau faktor lainnya yang menghambat progres ini,” ujar perwakilan TAPM P3MD.
Ia juga menekankan bahwa rapat ini merupakan momentum penting untuk merinci permasalahan dan mencari solusi terbaik.
“Saya berharap dalam rapat ini kita dapat menguraikan permasalahan secara rinci, serta mencari solusi terbaik agar target kita bisa segera tercapai. Koordinasi dan kerja sama menjadi kunci utama, sehingga setiap tim baik di desa, kecamatan, maupun kabupaten dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi interaktif, para peserta mengungkap berbagai kendala yang menghambat proses penginputan data, di antaranya kurangnya pemahaman teknis, kendala akses internet, serta belum optimalnya koordinasi antara desa dan kecamatan dalam melakukan verifikasi data.
Sebagai solusi, rapat ini menghasilkan strategi percepatan, termasuk peningkatan pendampingan teknis, optimalisasi koordinasi, serta pemanfaatan sistem digital untuk memperlancar proses input data.
DPMD Kukar berharap dengan adanya langkah-langkah strategis ini, setiap desa dapat segera menyelesaikan pendataan sesuai target, sehingga pemutakhiran Indeks Desa dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan di Kutai Kartanegara.
Admin03
