DPMD Kukar Turun ke Desa, Pastikan Program Tetap Relevan dan Berkelanjutan

KUTAI KARTANEGARA — Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, tengah menulis babak baru dalam sejarahnya—beralih dari lahan pertanian tradisional menuju perkebunan kelapa sawit yang kini menjadi nadi ekonomi lokal. Di tengah transformasi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar turun langsung ke lapangan, Selasa (08/07/2025), memastikan setiap detak perubahan mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan desa.

Tim monitoring yang dipimpin oleh Penggerak Swadaya Masyarakat Heriansyah dan Staf Bidang Kerjasama Desa Mokh. Deni Atmaja disambut oleh Kasi PMD Kecamatan Sebulu Alpian dan Sekretaris Desa Rizki Andriawan Dalam kunjungannya, mereka tidak hanya melihat perubahan fisik lahan, tapi juga mendengarkan langsung cerita warga dalam menghadapi dinamika sosial ekonomi.

“Kami menyaksikan langsung bagaimana masyarakat menyesuaikan diri. Transformasi ini harus terakomodasi dalam desain program desa agar tidak tertinggal zaman,” ujar Heriansyah.

Monitoring lapangan mengungkap bahwa mayoritas lahan pertanian kini telah beralih ke kebun sawit, mengikuti jejak mata pencaharian warga. Ini bukan sekadar perubahan lanskap, tapi juga perubahan pola hidup dan ekonomi yang memerlukan pendekatan pembangunan yang visioner dan responsif.

Menjawab kebutuhan baru, Pemkab Kukar telah menggulirkan sejumlah program strategis, seperti Semenisasi jalan desa untuk mendukung mobilitas petani dan hasil produksi dan Mini Wisata Argo dari Dinas Perkim, dimana ini ruang belajar berbasis agrowisata yang menggabungkan nilai edukasi, rekreasi, dan pelestarian lingkungan.

Sorotan utama datang dari pembangunan fasilitas pengelolaan sampah mandiri di atas aset desa oleh Bumdes. Inisiatif ini bukan hanya bentuk kepedulian lingkungan, tetapi juga penggerak ekonomi sirkular berbasis kemandirian.

“Bumdes bukan sekadar badan usaha. Ia adalah solusi konkret atas tantangan lingkungan dan sosial,” tegas Mokh. Deni.

Monitoring seperti ini menjadi proses penting dalam menyusun kebijakan yang Responsif terhadap perubahan ekonomi dan sosial, Inklusif dalam melibatkan suara warga, dan Terukur dalam menghasilkan dampak pembangunan yang berkelanjutan.[]

Redaksi03