DPR Respon Tuntutan Ojol, Puan: Kami Sedang Cari Win-win Solution

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menegaskan bahwa DPR sedang mencarikan solusi terbaik bagi para pengemudi ojek online (ojol) serta perusahaan aplikasi transportasi daring atau aplikator. Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi demonstrasi besar-besaran oleh ribuan pengemudi ojol yang memprotes tingginya potongan pendapatan oleh pihak aplikator.

“Dari komisi yang ada di DPR, kita sedang mencari win-win solution yang terbaik, agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Puan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025).

Puan menjelaskan bahwa DPR akan menindaklanjuti berbagai tuntutan para pengemudi ojol melalui kerja-kerja komisi terkait. Komisi V yang membidangi transportasi, Komisi IX bidang ketenagakerjaan, dan Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika disebut akan bersinergi menyusun langkah konkret bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

“Jadi, apa yang terbaik buat kedua belah pihak, kita akan tindak lanjuti agar ada solusi yang adil,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Ia juga mengimbau agar aksi demonstrasi dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. “Kami juga mengimbau kepada para ojol untuk melakukan demo secara tertib,” kata Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan atas lemahnya penegakan regulasi oleh pemerintah. Menurutnya, potongan pendapatan mitra pengemudi saat ini bisa mencapai hampir 50 persen, jauh di atas ketentuan maksimal 20 persen dalam Kepmenhub KP No.1001/2022.

Dalam aksinya, massa pengemudi ojol menyuarakan lima tuntutan utama:

1. Penjatuhan sanksi tegas kepada aplikator pelanggar Permenhub PM No.12/2019 dan Kepmenhub KP No.1001/2022.

2. Penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan DPR, Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan aplikator.

3. Penetapan potongan maksimal 10 persen dari pendapatan mitra.

4. Revisi tarif penumpang serta penghapusan skema yang dinilai merugikan, seperti hemat, aceng, slot, dan prioritas.

5. Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang secara transparan dengan melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI.

Hingga saat ini, demonstrasi masih berlangsung di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan sekitar Kementerian Perhubungan dan Istana Presiden. DPR menyatakan akan terus berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan bagi para pekerja sektor transportasi daring. []

Nur Quratul Nabila A