DPR RI Soroti Peran BUMD dalam Penanganan Banjir Rob Belawan
MEDAN – Kunjungan kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Kota Medan menyoroti belum optimalnya penanganan banjir rob di kawasan Belawan, meski infrastruktur seperti tanggul dan rumah pompa telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kunjungan yang berlangsung Kamis (09/04/2026) tersebut dipimpin Anggota DPR RI Musa Rajekshah. Dalam peninjauan di Kecamatan Medan Belawan, Medan Deli, dan Marelan, Komisi V DPR RI menilai upaya yang dilakukan belum mampu menyelesaikan persoalan banjir rob yang telah berlangsung lama dan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kunjungan kami Komisi V ke Sumut, sambil kita melihat di Kota Medan, tepatnya di kecamatan Belawan, Medan Deli dan Marelan. Ini daerah yang selalu terjadi banjir rob,” kata Musa Rajekshah.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun sejumlah sarana telah dibangun, efektivitasnya masih dipertanyakan.
“Sudah dibangun tanggul banjir rob dan rumah pompa air, dan ini sudah lihat ke lapangan belum menyelesaikan masalah belum selesai tuntas,” ucapnya, sebagaimana dilansir Sumut Pos, Kamis, (09/04/2026).
Menurutnya, apabila pembangunan tidak memberikan solusi nyata, maka berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara. Karena itu, Komisi V DPR RI meminta adanya perencanaan yang lebih konkret serta alternatif solusi yang lebih efektif.
“Kami meminta rencana kerja lebih konkrit agar permasalahan ini tidak menghamburkan anggaran saja. Karena sudah dengar dari masyarakat, Harahap bisa menyelesaikan masalah ini,” jelasnya.
Selain evaluasi terhadap kinerja Kementerian PU, Komisi V DPR RI juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), guna mempercepat penanganan banjir rob secara kolaboratif.
“Pemerintah kota Medan harus terlibat, ada tanah BUMD dan BUMN yang bahu-membahu menyelesaikan masalah ini,” kata dia.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota (Wawali) Medan Zakiyuddin Harahap menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia menyebut, kompleksitas kawasan Belawan yang melibatkan berbagai kepentingan menjadi tantangan tersendiri.
“Pemko Medan berharap dapat difasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Sebab, di kawasan itu terdapat permukiman warga, jalur pipa gas, hingga fasilitas lainnya milik Pertamina,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PU Adenan Rasyid menyatakan bahwa secara teknis penanganan banjir rob sebenarnya tidak sulit, namun terkendala koordinasi antar pemangku kepentingan.
“Secara teknis itu tidak sulit. Namun, karena banyak stakeholder yang terlibat dan masyarakat sudah lama bermukim di sana, koordinasi menjadi tantangan utama,” ungkapnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan banjir rob di Belawan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan sinergi lintas sektor dan kebijakan terpadu agar solusi yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan efektif bagi masyarakat terdampak. []
Penulis: Juli Rambe | Penyunting: Redaksi01
