DPRD: DBH Kaltim Harus Proporsional

ADVERTORIAL – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyerukan perlunya langkah konkret dalam memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA). Menurutnya, Kaltim layak mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional, seiring besarnya kontribusi daerah ini terhadap pendapatan negara.

Hasanuddin menyoroti ketimpangan yang terjadi selama ini antara besarnya kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan di Kaltim, dengan jumlah DBH yang diterima daerah. “Selama ini Kaltim menjadi penyumbang utama PNBP nasional, tapi alokasi DBH-nya belum adil. Ketimpangan ini harus segera dibenahi,” tegas Hasanuddin, Jumat (12/7/2025).

Ia menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pusat guna memperjuangkan alokasi yang lebih adil. Hasanuddin juga menilai bahwa dukungan regulasi, kebijakan fiskal, hingga diplomasi antarlevel pemerintahan sangat diperlukan agar perjuangan ini bisa membuahkan hasil yang nyata. “Ini bukan semata soal Kaltim, tapi demi menciptakan sistem fiskal nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh daerah penghasil di Indonesia,” ujarnya.

Dalam upaya tersebut, Hasanuddin menyatakan bahwa DPRD Kaltim siap menjadi bagian dari solusi, salah satunya melalui penguatan posisi daerah dalam berbagai forum nasional. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus menyuarakan rekomendasi strategis berbasis konstitusi yang mengedepankan hak-hak daerah.

Lebih jauh, ia mengajak seluruh elemen—termasuk pemerintah eksekutif, legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk bersama-sama membangun kesadaran dan mendorong gerakan kolektif demi terwujudnya keadilan fiskal yang sesungguhnya. “Sudah saatnya semua pihak duduk bersama dan menyuarakan kepentingan daerah. Jangan sampai daerah penghasil SDA justru terus tertinggal dari sisi pembangunan,” pungkasnya.

Seruan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional yang adil memerlukan distribusi anggaran yang proporsional dan berpihak pada daerah-daerah penghasil sebagai ujung tombak ekonomi negara. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum