DPRD Desak Pemprov Fungsikan Hotel Atlet

PARLEMENTARIA – Gedung Hotel Atlet di kawasan GOR Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda, kembali menjadi perhatian publik. Meski telah menyerap anggaran renovasi sebesar Rp111,2 miliar dan rampung pada tahun 2024, fasilitas yang dirancang megah dengan delapan lantai ini masih belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Fenomena ini mencerminkan persoalan klasik dalam pengelolaan aset daerah: investasi besar, tetapi manfaat rendah. Tidak hanya mangkrak bertahun-tahun pasca-PON 2008, revitalisasi gedung menjelang MTQ Nasional 2024 pun belum diikuti dengan pengelolaan yang maksimal.

Kondisi ini menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Timur, khususnya Komisi II, yang melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada Rabu (28/05/2025). Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, menyayangkan ketidakseimbangan antara nilai investasi dan dampak ekonominya. “Kalau dilihat dari sisi nilai aset dan potensi ekonomi, semestinya hotel ini sudah bisa menyumbang pendapatan. Tapi kenyataannya belum terlihat dampak signifikan,” tegasnya usai sidak.

Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menambahkan bahwa belum adanya ketentuan tarif baru menjadi kendala teknis yang membuat pemanfaatan fasilitas berjalan lamban. Padahal, secara fisik, hotel ini sudah layak digunakan. “Gunakan dulu aturan yang ada sembari menyiapkan regulasi yang sesuai. Jangan sampai menunggu terlalu lama hingga fasilitas ini kembali mangkrak,” ujar Sapto.

Ketidakhadiran kebijakan operasional dan ketentuan sewa yang mutakhir menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Komisi II mengingatkan bahwa pengelolaan aset publik harus diarahkan pada efisiensi dan manfaat jangka panjang, bukan sekadar menghabiskan anggaran belanja modal. “Jangan sampai ini jadi aset tidur lagi. Sudah terlalu banyak fasilitas daerah yang terbengkalai karena manajemen yang tidak jelas,” tambah Sabaruddin dengan nada prihatin.

Langkah inspeksi ini memperlihatkan peran DPRD tidak sekadar sebagai pengawas anggaran, tetapi juga sebagai pihak yang menuntut akuntabilitas dalam pengelolaan aset milik rakyat. Komisi II berharap pemerintah bergerak cepat agar Hotel Atlet tidak kembali menjadi simbol inefisiensi birokrasi.

Di tengah tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah dan efisiensi fiskal, optimalisasi aset seperti Hotel Atlet menjadi penting agar investasi publik tidak sia-sia. Bangunan mewah harus berbanding lurus dengan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.