DPRD Desak Pemprov Perbaiki Jembatan Rusak!
SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar segera melakukan langkah-langkah konkret dalam menangani kerusakan infrastruktur, khususnya jembatan-jembatan yang kondisinya kian memprihatinkan dan membahayakan keselamatan masyarakat.
“Kami menerima banyak laporan terkait kerusakan jembatan yang cukup parah dan membahayakan pengguna jalan. Perbaikan tidak bisa lagi ditunda karena risikonya sudah mengancam keselamatan warga,” ujar Sapto kepada awak media di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Selasa (29/04/2025).
Ia menilai sejumlah jembatan di berbagai wilayah Kaltim sudah berada dalam kondisi yang tidak layak untuk dilalui. Kerusakan yang terjadi bukan hanya sekadar retakan ringan, melainkan sudah pada tingkat membahayakan struktur jembatan secara keseluruhan.
“Kondisi infrastruktur, terutama jembatan, kini menjadi perhatian serius kami di DPRD,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun DPRD Kaltim, tercatat lebih dari sepuluh jembatan di sejumlah kabupaten dan kota mengalami kerusakan berat. Sebagian di antaranya bahkan sudah tidak dapat dilalui oleh kendaraan bertonase besar. Beberapa jembatan pun nyaris roboh jika tidak segera mendapatkan penanganan teknis yang memadai.
Sapto menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat finalisasi bersama instansi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, guna membahas langkah strategis yang harus diambil dalam waktu dekat.
Selain jembatan, DPRD Kaltim juga menyoroti kondisi jalan rusak yang dinilai turut menghambat arus transportasi masyarakat serta distribusi logistik barang kebutuhan pokok. Ia menilai perbaikan jalan dan jembatan merupakan hal krusial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah.
Politikus Partai Golkar itu juga mengimbau agar pemerintah pusat turut memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di Kaltim, khususnya dengan menambah alokasi anggaran untuk perbaikan yang bersifat mendesak.
“Saat ini kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam bentuk penambahan anggaran pembangunan infrastruktur. Harapan kami, masalah ini bisa menjadi prioritas nasional agar pembangunan di Kaltim dapat berjalan secara optimal,” pungkas Sapto.[]
Himawan.
