DPRD Desak Percepatan Waterboom Pulau Kumala

ADVERTORIAL– Proyek pembangunan waterboom di Pulau Kumala, Kutai Kartanegara (Kukar), yang digadang-gadang menjadi destinasi unggulan daerah, hingga kini masih belum rampung. Meski pembangunannya telah dimulai sejak 2023 di atas lahan seluas 3,8 hektare, progres proyek baru mencapai 70 persen hingga pertengahan 2025.

Ketertinggalan progres pembangunan tersebut mendapat sorotan dari anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari daerah pemilihan Kukar, Salehuddin. Ia menilai keterlambatan ini sebagai cerminan kurang optimalnya pengelolaan aset wisata yang potensial dan mendesak agar proyek segera diselesaikan demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya menyayangkan ini agak terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini investasi besar yang dari dulu belum menunjukkan progres yang sesuai,” ujar Salehuddin kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Senin (23/6/2025).

Wahana air atau waterboom ini diharapkan mampu menjadi daya tarik baru yang meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kukar, khususnya di kawasan Pulau Kumala. Keberadaan fasilitas ini dinilai strategis sebagai pemantik geliat ekonomi sektor pariwisata, terutama untuk wisatawan lokal.

“Minimal dengan adanya waterboom, bisa menarik kembali minat masyarakat untuk berkunjung. Bahkan, wahana lama harus direnovasi agar kawasan itu kembali hidup,” kata Salehuddin yang juga menjabat Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim.

Ia juga menyoroti bahwa sejumlah wahana lama yang dibangun pada masa pemerintahan Bupati Syaukani kini mulai kehilangan daya tarik, sehingga perlu direnovasi untuk menghidupkan kembali suasana kawasan wisata Pulau Kumala.

Tak hanya itu, Salehuddin turut mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat ada rencana kolaborasi dengan investor besar seperti pengelola Jatim Park 1 dan 2. Namun, upaya kerja sama tersebut urung terlaksana karena kurangnya dukungan dan fasilitasi dari pemerintah daerah.

“Sempat ada investor yang ingin masuk di Pulau Kumala, namun gagal. Jangan sampai aset sebesar itu tidak digunakan dengan baik dan sayang kalau dibiarkan begitu saja,” tutur Salehuddin.

Ia pun menekankan perlunya peningkatan keamanan dan pengawasan terhadap ruang publik, seperti taman di bawah Jembatan Kutai Kartanegara, yang kini kerap mengalami kerusakan dan kehilangan fasilitas akibat minimnya penjagaan.

“Di Jakarta, taman dibuka 24 jam tapi ada sistem pengamanannya. Kalau di Kukar, jam 10 malam saja sudah sepi. Ke depan, ini yang harus dibenahi,” tutup politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Pemkab Kukar diharapkan segera menyusun strategi percepatan penyelesaian proyek sekaligus membuka ruang investasi yang lebih inklusif, guna memaksimalkan potensi Pulau Kumala sebagai destinasi wisata unggulan. []

Penulis: Diyan Febrina Citra | Penyunting: Enggal Triya Amukti