DPRD Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Efisiensi

PARLEMENTARIA – Di tengah tekanan penurunan anggaran, efisiensi belanja publik menjadi sorotan utama dalam dinamika pembangunan Kalimantan Timur. Legislator Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mendorong penyelarasan menyeluruh antarwilayah dan sektor untuk menghindari pemborosan dan tumpang tindih program.

Menurutnya, akar dari kurang efektifnya program pembangunan selama ini terletak pada lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Masing-masing daerah cenderung menyusun dan melaksanakan program tanpa memperhatikan sinergi lintas wilayah. “Selama ini, program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten/kota. Padahal ini seharusnya bisa disinergikan sejak awal perencanaan,” ujar Syarifatul, Senin, 26/05/2025.

Ia mengusulkan agar koordinasi formal, seperti rapat berkala antara Gubernur, Sekdaprov, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Provinsi dijadikan agenda rutin. Hal ini dinilai penting agar perencanaan program tidak hanya berdasarkan asumsi internal tiap daerah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata dan potensi kolaborasi antarwilayah. “Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” jelasnya.

Syarifatul menyoroti penurunan fiskal Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun pada tahun anggaran mendatang. Dalam kondisi seperti ini, langkah efisiensi tak bisa ditawar, dan penyelarasan perencanaan menjadi instrumen utama dalam penghematan yang cerdas.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pelibatan sektor swasta tidak kalah penting. Menurutnya, program unggulan seperti Gratispol dan Jospol perlu dukungan dari perusahaan besar di daerah agar implementasinya tidak sekadar simbolis. “Perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Kaltim, agar pelaksanaan Gratispol dan Jospol ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” tegasnya.

Syarifatul menilai bahwa dengan memperkuat dialog lintas aktor pembangunan dan memperbaiki pola komunikasi antarlembaga, maka arah pembangunan di Kaltim bisa lebih tepat sasaran. “Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah,” tandasnya. []

Penulis: Selamet