DPRD Kaltim dan Banten Jalin Sinergi Tata Kelola Keuangan Daerah

ADVERTORIAL — Agenda saling tukar pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (14/07/2025). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koneksi antarprovinsi dalam membangun sinergi kebijakan fiskal dan legislasi.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal, rombongan membawa tiga unsur alat kelengkapan dewan (AKD), yakni Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Mereka diterima di ruang rapat Gedung E lantai 1, kompleks DPRD Kaltim, Samarinda.

Faizal menyebut, kunjungan ini berkaitan erat dengan persiapan internal DPRD Banten dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

“Kami datang dari tiga AKD, Banggar menyusun KUA-PPAS perubahan, Banmus ingin mempelajari sistem penjadwalan kegiatan dewan di Kaltim, dan Bapemperda ingin melihat mekanisme penyusunan program legislasi daerah di sini,” ujar Faizal kepada wartawan.

Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah struktur APBD Kalimantan Timur yang dinilai cukup besar, mencapai Rp21 triliun, dengan mayoritas dana berasal dari transfer pemerintah pusat. Hal ini kontras dengan kondisi keuangan daerah Banten yang lebih ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau kami di Banten PAD-nya besar, tapi dana transfer tidak sebesar itu dan sementara Kaltim punya banyak sumber daya alam yang menjadi nilai tambah,” kata Faizal.

Perbedaan kondisi keuangan ini, menurut Faizal, membuka wawasan baru dalam pendekatan penyusunan APBD. Ia mengakui bahwa dari pertemuan ini, pihaknya memperoleh banyak pembelajaran, terutama dalam mengelola sumber daya dengan efektif dan menyusun anggaran yang responsif terhadap visi kepala daerah.

“Kami berharap bisa menyusun APBD perubahan 2025 yang responsif dan efisien dari Kaltim dan kami ingin belajar bagaimana menggali PAD secara optimal serta menyusun anggaran dalam situasi efisiensi, dengan kunjungan ini dari dua pulau berbeda dapat semakin memperkuat sinergi antar daerah, kemudian meningkatkan tali silaturahmi,” tutup Faizal.

Kegiatan lintas wilayah semacam ini menjadi strategi penting dalam memperkuat kerja sama antarlembaga legislatif, yang tidak hanya sekadar tukar informasi, tetapi juga memperluas perspektif tentang praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan daerah. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum