DPRD Kaltim Desak Evaluasi Kinerja Perusda, Fokus pada Profesionalisme

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyoroti kinerja sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) di Kaltim yang dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusda, yang memiliki peran vital dalam perekonomian daerah, diharapkan dapat berfungsi lebih efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Sapto mengungkapkan, meskipun Perusda seharusnya menjadi pilar utama dalam meningkatkan PAD, pengelolaannya hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Ia menilai bahwa banyak Perusda di Kaltim yang belum optimal dalam mencapai tujuan tersebut.

“Perusda masih dalam perbaikan, karena banyaknya yang belum maksimal. Selama saya hampir dua periode berada di Komisi II DPRD Kaltim, hampir semua Perusda tidak maksimal,” ujar Sapto saat ditemui di Samarinda pada Kamis (22/05/2025).

Menurut Sapto, Gubernur Kaltim telah berencana untuk melakukan evaluasi terhadap struktur dan kinerja Perusda. Langkah konkret tersebut diharapkan dapat memberikan pembenahan menyeluruh pada manajemen Perusda, agar benar-benar dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

“Perusda pada bulan Juni ini masa jabatannya akan habis dan tinggal menunggu kebijakan Gubernur. Ada rencana untuk melakukan pergantian dan perombakan, serta tentu saja Perusda harus menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan PAD,” tambah politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Sapto juga menekankan pentingnya penempatan pejabat pada posisi strategis di Perusda. Ia mengingatkan bahwa yang terpenting adalah profesionalisme, bukan hubungan kekerabatan. Ia berharap agar pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh individu, tanpa memandang latar belakang hubungan keluarga.

“Siapapun sebagai warga negara, misalnya anak Anda punya potensi dan kapasitas, kenapa tidak? Artinya kita harus selektif. Kalau tidak punya potensi, kenapa harus dipakai? Yang terpenting adalah profesional,” tuturnya.

Masalah pengelolaan yang kurang baik di beberapa Perusda di Kaltim juga telah menyebabkan kendala, seperti keterlambatan pembayaran gaji, lantaran modal yang disertakan Pemerintah Provinsi Kaltim tidak dikelola dengan optimal. Beberapa pimpinan Perusda bahkan terjerat masalah hukum, yang semakin memperburuk koordinasi operasional dan kinerja perusahaan daerah tersebut.

Dengan langkah evaluasi yang segera dilakukan, diharapkan ke depannya Perusda Kaltim bisa lebih profesional dalam pengelolaannya dan benar-benar memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Slamet