DPRD Kaltim Desak Optimalisasi PAD dan Pengawasan Anggaran 2026

ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengawasan ketat terhadap serapan anggaran dalam proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, seusai Rapat Paripurna Ke-46 yang mengagendakan jawaban dan penjelasan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026, di ruang paripurna Kantor DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025).

Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan jawaban atas berbagai catatan fraksi yang menyoroti kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat penurunan pendapatan. Ananda meminta pemerintah berhati-hati dalam melakukan efisiensi, terutama pada pos belanja yang berpotensi berdampak langsung terhadap roda perekonomian.

“Kalau TPP dipangkas, pasti ada dampaknya. Jangan sampai pemangkasan itu berpengaruh pada perekonomian Kalimantan Timur, baik makro maupun mikro,” ujarnya.

Rapat paripurna turut dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota fraksi, serta perwakilan pemerintah daerah. Ananda menilai pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus diperketat, mengingat serapan anggaran tahun sebelumnya tergolong rendah. “Belanja, serapan, dan realisasi pendapatan OPD harus lebih maksimal. Tahun 2025 saja serapan anggaran belum mencapai 70 persen, sementara realisasi pendapatan masih di angka 60 persen. Ini menjadi pembelajaran agar PAD dan penyerapan anggaran lebih optimal,” katanya.

Ia menuturkan bahwa APBD Kaltim 2026 yang berjumlah Rp15,1 triliun sebagian besar masih bergantung pada transfer pusat. Sementara itu, PAD dinilai belum memberikan kontribusi optimal. “Anggaran kita sebagian besar dari pusat, sementara PAD masih belum optimal. Ke depan harus lebih disesuaikan dan dimaksimalkan,” jelasnya.

Salah satu potensi PAD yang disoroti adalah pemanfaatan aset daerah berupa alur Sungai Mahakam. Menurut Ananda, jalur transportasi tersebut memiliki nilai ekonomi besar namun belum dimaksimalkan kontribusinya bagi kas daerah. “PAD kita memang cukup tinggi dibanding provinsi lain, tapi menurut saya belum efektif. Sungai Mahakam setiap hari dilewati ratusan kapal dengan komoditas bernilai triliunan. Seharusnya Kaltim bisa mendapatkan lebih banyak dari situ,” tegasnya.

Ananda menambahkan bahwa DPRD telah melakukan rapat koordinasi dengan KSOP, Pelindo, dan sejumlah instansi terkait guna memastikan potensi Sungai Mahakam dapat dimaksimalkan. “Kami sudah rapat dengan KSOP, Pelindo, dan pihak terkait agar potensi alur Sungai Mahakam bisa dimaksimalkan. Dengan aset sebesar itu, seharusnya PAD Kaltim bisa lebih besar. Harusnya semua bisa gratis sekolah, gratis berobat, dan infrastruktur tidak ada kekurangan,” pungkasnya.

Dengan penegasan DPRD Kaltim terkait optimalisasi PAD dan peningkatan pengawasan anggaran, pembahasan APBD 2026 diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. []

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum