DPRD Kaltim Desak Pertamina Penuhi Janji

ADVERTORIAL – Janji pelayanan gratis dari PT Pertamina Patra Niaga untuk memperbaiki kendaraan masyarakat yang terdampak bahan bakar bermasalah menuai sorotan tajam. Hingga penghujung Mei 2025, implementasi janji yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 9 April lalu dinilai belum menunjukkan perkembangan yang konkret.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan kekecewaannya atas sikap Pertamina yang dianggap tidak menepati komitmen, bahkan minim transparansi. Politikus Golkar yang akrab disapa Ayub ini menegaskan, masyarakat telah cukup bersabar, namun tidak bisa terus menunggu janji yang tidak kunjung dibuktikan. “Bohong itu. Pertamina dalam RDP menyatakan akan menyediakan bengkel gratis di setiap kabupaten/kota di Kaltim, tapi sampai hari ini tidak jelas lokasinya, mekanismenya juga tidak ada laporan ke kami,” ujar Ayub, Jumat (30/05/2025).

Ayub mengaku sudah mencoba menghubungi perwakilan Pertamina secara pribadi untuk meminta kejelasan. Namun, jawaban yang diperoleh hanya menyebut bahwa program tersebut “masih dalam proses”, tanpa penjelasan lebih rinci. “Saya pernah hubungi lewat WhatsApp, mereka jawab masih proses. Ya jelas bohong. Kalau memang serius, minimal ada progres atau sosialisasi ke masyarakat,” tegasnya.

Menurut Ayub, kondisi ini membuat masyarakat merasa dirugikan dua kali: pertama akibat kerusakan kendaraan karena kualitas BBM, dan kedua karena tidak adanya tanggung jawab perusahaan dalam menyelesaikan dampaknya.

Ia menilai bahwa PT Pertamina Patra Niaga telah gagal menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya dalam merespons keluhan konsumen. “Jangan main-main dengan kepercayaan publik. Ini sudah menyangkut hak konsumen. Kalau tidak ada tindakan, kepercayaan terhadap Pertamina akan runtuh,” tambahnya.

Menindaklanjuti persoalan ini, DPRD Kaltim tengah menyiapkan rekomendasi resmi kepada Pertamina pusat untuk mengevaluasi kinerja manajemen regional Kaltim. Ayub menyebut bahwa rotasi kepemimpinan bisa menjadi jalan keluar dari kebuntuan pelayanan publik. “Kami akan dorong agar manajemen diganti. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban kebijakan yang tidak jelas. Kalau manajemen tidak mampu jalankan komitmen, sebaiknya diganti saja,” tegas Ayub.

Hingga berita ini dirilis, pihak Pertamina Patra Niaga Kaltim belum memberikan klarifikasi resmi mengenai perkembangan realisasi layanan bengkel gratis. DPRD Kaltim pun berencana kembali mengundang pihak Pertamina dalam forum terbuka untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada publik.

Langkah ini diharapkan dapat memberi tekanan moral kepada perusahaan agar segera mengambil tindakan nyata, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan energi nasional. []

Penulis: Selamet