DPRD Kaltim Desak Sinkronisasi Mitigasi Banjir

ADVERTORIAL – Banjir besar yang kembali melanda kawasan perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Samarinda, belum lama ini, memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Banyak pihak menyoroti bahwa keberadaan kolam-kolam tambang yang terbengkalai di wilayah tersebut turut memperparah volume luapan air saat hujan deras mengguyur.

Sayangnya, hingga kini belum ada kejelasan soal siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Koordinasi lintas pemerintah daerah juga dinilai masih lemah. Menyikapi situasi tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah langkah nyata, bukan sekadar saling menyalahkan. “Sejak awal saya katakan, soal banjir, perubahan iklim, dan tanah longsor itu kuncinya ada di mitigasi. Jadi Provinsi, Kabupaten, hingga Kota seperti Samarinda harus satu suara,” ujar Salehuddin saat ditemui awak media di Samarinda, Senin (23/06/2025).

Ia menilai, kondisi geografis Kukar yang didominasi lahan rawa dan bantaran sungai memang membuat wilayah tersebut rawan banjir, baik skala tahunan maupun lima tahunan. Namun menurutnya, risiko tersebut seharusnya bisa diminimalkan jika mitigasi diterapkan secara serius dan berkelanjutan. “Ada banjir tahunan, lima tahunan, itu pasti terjadi. Tapi kalau mitigasi dijalankan, kita bisa minimalisir dampaknya,” jelas legislator asal daerah pemilihan Kukar ini.

Lebih lanjut, Salehuddin menegaskan bahwa mitigasi tak cukup berhenti pada pemetaan risiko atau analisis akademis. Ia mendorong agar pelibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)—seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera)—lebih diintensifkan. “Kami sering lihat daerah yang tergenang air justru terisolasi. Distribusi bahan pokok pun terganggu. Harusnya OPD terkait duduk bersama, merumuskan mitigasi yang paling efektif dan realistis,” imbuhnya.

Menurut Salehuddin, masyarakat saat ini tidak membutuhkan sekadar peta atau rencana mitigasi di atas kertas. Yang lebih penting, kata dia, adalah implementasi di lapangan. “DPRD Kaltim berharap pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, mampu menyusun skema mitigasi banjir yang benar-benar terpadu, agar kerugian akibat banjir yang berulang ini bisa ditekan,” pungkasnya. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Enggal Triya Amukti