DPRD Kaltim Desak Tambah Sekolah Negeri di Balikpapan
SAMARINDA – Ketimpangan akses pendidikan formal di Kota Balikpapan kembali mengemuka menjelang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kondisi ini menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, yang mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera bersikap dan mengambil langkah konkret guna mengatasi persoalan keterbatasan sekolah negeri.
Menurut Damayanti, setiap tahun ajaran baru, masalah klasik ini terus berulang tanpa solusi menyeluruh. Dalam keterangannya kepada awak media di Samarinda, Selasa (03/06/2025), ia menyoroti lemahnya daya tampung sekolah menengah negeri yang berada di bawah kewenangan provinsi.
“Kami berharap Pemprov Kaltim harus hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi setiap tahun ajaran baru, kita ketahui bersama persoalan ini adalah sesuatu yang memang sering terjadi,” Ujar Damayanti.
Ia membeberkan bahwa sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan tidak berhasil masuk ke SMA atau SMK negeri. Kondisi ini, menurutnya, menciptakan ketimpangan dan tekanan tersendiri bagi orang tua serta peserta didik.
“Ada 51 persen anak-anak didik kita dari jenjang SMP ke SMK atau SMA itu tidak terakomodir dengan keberadaan sekolah negeri yang disediakan di Balikpapan,” Ungkap politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Dengan posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Damayanti menilai Balikpapan seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemprov Kaltim. Ia menekankan bahwa kehadiran IKN akan memperbesar arus urbanisasi, yang otomatis meningkatkan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dasar dan menengah. “Balikpapan ini gerbangnya Kaltim dan daerah terdekat dengan IKN, jadi saya mendorong peran serta dari Pemprov Kaltim tidak menutup mata,” Tegasnya.
Ia juga menyoroti ketergantungan terhadap sekolah swasta sebagai solusi alternatif. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan disparitas yang cukup tajam antara anak dari keluarga mampu dan mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. “Balikpapan tidak bisa terus mengandalkan sekolah swasta sebagai solusi utama, dan pemerintah harus hadir memberikan jaminan akses pendidikan yang adil dan merata, terutama bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah,” Katanya.
Sebagai langkah awal, Damayanti mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim segera menyusun peta kebutuhan pembangunan sekolah baru. Fokus utama harus diberikan kepada kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan wilayah yang selalu mengalami penumpukan pendaftar setiap tahun.
Ia menutup pernyataan dengan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara. “Pendidikan adalah kebutuhan dasar dan tanggung jawab bersama. Tapi tanpa peran aktif dari pemerintah daerah, kesenjangan ini akan terus berlangsung,” Tutup Damayanti.
Penulis: Slamet
