DPRD Kaltim Dikecam, Abdulloh Desak Penyaluran Bansos Dipercepat

ADVERTORIAL  – Lambatnya penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, kritik dilontarkan langsung oleh anggota DPRD Kaltim, Abdulloh, yang menilai kebijakan Pemerintah Provinsi tidak mencerminkan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan.

Dalam pernyataannya, Abdulloh mengungkapkan kekecewaan atas berbagai hambatan administratif dan teknis yang mengakibatkan tersendatnya pencairan dana hibah dan bansos. Menurutnya, situasi tersebut berdampak signifikan terhadap pembangunan fasilitas keagamaan, seperti masjid dan musala, yang selama ini sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah daerah. “Hambatan administratif ini mengganggu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar angka dalam anggaran, ini menyangkut kepercayaan dan komitmen pemerintah terhadap rakyatnya,” tegas Abdulloh, Kamis (31/7/2025).

Tak hanya mempersoalkan lambannya birokrasi, Abdulloh juga mengkritik secara terbuka kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim yang mengikuti arahan Gubernur untuk meniadakan alokasi dana hibah dan bansos pada tahun ini. Alasan yang dikemukakan, seperti belum rampungnya Peraturan Gubernur (Pergub) dan keterbatasan waktu, dianggapnya tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar penghentian bantuan. “Kalau kepala daerah punya kemauan politik, seluruh perangkat bisa digerakkan. Alasan teknis jangan dijadikan tameng untuk mengabaikan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, dana hibah dan bansos adalah jembatan penting antara kebutuhan masyarakat dan peran negara, terutama ketika program belanja langsung tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, Abdulloh turut menyoroti kebijakan yang membatasi ruang reses anggota dewan. Ia menilai, reses seharusnya menjadi forum strategis untuk menjaring dan menyuarakan aspirasi masyarakat secara terbuka. “Reses itu bukan acara simbolik. Seharusnya terbuka untuk semua aspirasi masyarakat, bukan dibatasi dengan dalih teknis atau politis,” keluhnya.

Walk Out dari Sidang dan Mundur dari Pansus Pokir

Kekecewaan Abdulloh memuncak saat pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna pada Senin (14/7/2025). Sebagai bentuk protes terhadap hasil akhir yang dinilainya menyimpang dari proses dan substansi yang seharusnya, ia memilih walk out dari ruang sidang.

Tak hanya itu, Abdulloh juga menyatakan mundur dari keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Pokir. Ia menyebut keputusan tersebut diambil sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang menurutnya tidak transparan dan tidak berpihak kepada rakyat.

“Saya tidak ingin menjadi bagian dari proses yang menyimpang dari semangat keadilan dan tanggung jawab kepada rakyat,” tegasnya.

Dengan sikap kritis dan tegas yang ditunjukkan Abdulloh, perhatian publik kini tertuju kepada Pemerintah Provinsi Kaltim dan perangkat terkait. Masyarakat menanti klarifikasi serta langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran dana hibah dan bansos yang selama ini dinantikan. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum