DPRD Kaltim Dorong Edukasi Politik Lewat Forum PDD

ADVERTORIAL – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan penyelenggaraan kebijakan publik. Menurutnya, pelibatan masyarakat bukan sekadar pelengkap demokrasi, tetapi fondasi yang menentukan arah dan kualitas keputusan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Darlis saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 yang berlangsung di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Samarinda, Jumat (23/5/2025). Kegiatan bertema “Prioritas Kebijakan Publik” itu menghadirkan puluhan pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di Samarinda, yang turut antusias mengikuti diskusi dan paparan kebijakan.

“Negara kita adalah negara demokrasi. Sudah menjadi konsensus nasional bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi,” ujar Darlis di hadapan para peserta.

Ia menekankan, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat, semakin rentan pula kualitas kebijakan yang dihasilkan. Dalam konteks inilah, Darlis menyoroti peran strategis pemuda sebagai pilar utama demokrasi masa depan. Ia menyebut generasi muda tidak hanya sebagai agen perubahan, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam proses kebijakan.

“Penting bagi kita semua, khususnya para pemuda, untuk menyadari bahwa kebijakan publik bukan sekadar urusan pemerintah. Ini urusan kita bersama. Masa depan kita ditentukan oleh seberapa kuat kita berpartisipasi,” imbuhnya.

Darlis menilai, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan publik yang dirancang dan aspirasi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, ia mendorong lahirnya kesadaran kolektif dari kalangan pemuda agar mulai aktif menyampaikan ide, kritik, maupun solusi dalam ruang-ruang demokrasi yang tersedia, baik melalui forum publik, kegiatan legislatif, maupun kanal digital.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya edukasi politik yang berkelanjutan bagi pemuda, agar mampu memahami proses legislasi dan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Bagi Darlis, penguatan kapasitas generasi muda menjadi hal yang tidak dapat ditawar jika ingin demokrasi lokal tumbuh sehat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

“Generasi muda harus diberi ruang, dan mereka juga harus berani mengambil ruang itu. Tidak cukup hanya menyuarakan aspirasi di media sosial. Kita butuh keterlibatan langsung dalam proses penyusunan kebijakan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan seperti PDD, Darlis berharap dapat tercipta sinergi yang lebih kuat antara wakil rakyat dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan dan berpihak kepada kepentingan publik, khususnya kalangan muda sebagai penerus bangsa.

Penulis: Selamet
Penyunting: Enggal Triya Amukti