DPRD Kaltim Dorong Perbaikan Catatan BPK untuk Pertahankan WTP

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Penghargaan ini menjadi catatan keberhasilan ke-11 secara berturut-turut yang diperoleh Pemprov Kaltim, menegaskan konsistensi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pengumuman pencapaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim masa sidang II Tahun 2025 yang digelar di ruang rapat utama Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (23/05/2025). Ketua DPRD dan Wakil Gubernur Kaltim menerima langsung hasil pemeriksaan dari BPK RI perwakilan daerah.

Jahidin, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menyatakan rasa syukur atas pencapaian ini dan menegaskan pentingnya mempertahankan opini WTP demi meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan kemampuan Pemprov Kaltim dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. “Patut bersyukur dengan diperolehnya WTP ke-11, karena tidak bisa dibantah bahwa pemerintah provinsi Kaltim dianggap layak dan mampu mempertahankan predikat itu,” ungkap Jahidin.

Menurut Jahidin, laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus terus disempurnakan. Ia menambahkan bahwa beberapa catatan dari BPK RI perlu menjadi perhatian agar perbaikan dapat dilakukan ke depan. “Ada beberapa catatan yang harus diperbaiki dan dijadikan acuan untuk perbaikan ke depan,” kata dia. Ia juga mengingatkan bahwa kekurangan yang ditemukan adalah hal yang wajar dan menjadi motivasi dalam proses pembenahan. “Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta’ala, tapi kekurangan itu menjadi vitamin bagi kita untuk membenahi,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengajak Pemprov Kaltim bersama DPRD untuk terus berkolaborasi memperbaiki rekomendasi dari BPK RI. Sinergi tersebut dinilai sangat penting untuk mempertahankan predikat WTP di masa mendatang serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. “Mari bersama-sama memberikan dukungan dan motivasi agar hasil berikutnya lebih baik lagi. Yang perlu disyukuri adalah pencapaian WTP ke-11 yang harus kita pertahankan,” tutup Jahidin.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut mencerminkan komitmen kuat Pemprov Kaltim dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penulis: Slamet