DPRD Kaltim Dorong Rasionalisasi Anggaran dan Prioritaskan Program Pendidikan

ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran setelah terjadi pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) hingga Rp6 triliun. Kondisi ini memaksa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan rasionalisasi program, menyesuaikan prioritas, dan mengevaluasi kembali anggaran yang tersedia.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran berdampak pada hampir semua sektor pembangunan. “Dengan adanya pemotongan TKD hingga Rp6 triliun, hampir semua kegiatan harus dirasionalisasi. Termasuk pokok-pokok pikiran anggota dewan yang selama ini dijanjikan kepada masyarakat melalui reses, konsekuensinya banyak yang terhambat,” ujarnya usai Rapat Paripurna Ke-48, Senin (01/12/2025).

Subandi menjelaskan bahwa rasionalisasi berlaku di seluruh OPD tanpa terkecuali. Namun, ia menekankan bahwa program prioritas tetap dijalankan. “Untuk Samarinda, janji-janji prioritas tetap dijalankan, khususnya program Gratis Pol di bidang pendidikan. Kuotanya tidak dikurangi, meski sektor lain harus mengalah,” katanya.

Program lain, seperti Jos Pol, memang mengalami pengurangan karena pemerataan anggaran. “Program Jos Pol terkena rasionalisasi. Semua OPD harus menyesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada,” jelas Subandi.

Selain itu, ia menyoroti kesiapan Samarinda menyambut rute internasional baru Bandara APT Pranoto menuju Kuala Lumpur. “Kita menyambut positif rute baru ini. Infrastruktur dan perhotelan di Samarinda sudah cukup memadai, meski tetap harus berbenah. Transportasi, akomodasi, dan destinasi wisata harus ditambah agar pengunjung merasa puas,” ujarnya.

Subandi menilai kehadiran rute internasional akan meningkatkan kunjungan wisata sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi Samarinda. Ia juga mengapresiasi program Wali Kota yang menata ikon-ikon kota seperti Pasar Pagi, Masjid Raya, Citra Niaga, dan Teras Samarinda. “Itu menambah daya tarik kota sekaligus mendukung pariwisata,” tegasnya.

Terkait penanganan banjir, Subandi menekankan bahwa pengerukan Sungai Mahakam maupun Sungai Karang Mumus sama-sama menjadi prioritas. “Keduanya penting, hanya saja biaya pengerukan Mahakam jauh lebih besar. Program Walikota melalui pembangunan folder di hulu Karang Mumus juga masuk akal karena dampak banjir terbesar berasal dari sana,” pungkasnya.

Dengan pernyataan ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga program prioritas pendidikan, mendukung pengembangan pariwisata, dan mendorong solusi penanganan banjir, meski menghadapi keterbatasan fiskal yang signifikan. []

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum