DPRD Kaltim Edukasi Politik Lewat Sosialisasi PDD

PARLEMENTARIA – Upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal semakin ditekankan melalui pendekatan edukatif yang menyasar langsung masyarakat pedesaan. Hal tersebut tercermin dari kegiatan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertajuk “Prioritas Kebijakan Publik” yang digelar oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, pada Minggu (25/05/2025) di Desa Bukit Pariaman, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog yang mendorong warga memahami lebih dalam tentang peran mereka dalam proses pengambilan keputusan publik. Alih-alih sekadar hadir sebagai penonton pembangunan, masyarakat diajak untuk aktif menyuarakan kebutuhan dan pandangannya melalui forum-forum resmi. “Desentralisasi dan otonomi daerah hanya bermakna ketika diikuti partisipasi aktif masyarakat,” ujar Reza dalam sambutannya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Reza menilai bahwa keterlibatan warga tidak bisa ditunda, terutama dalam mekanisme penyusunan kebijakan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, dua instrumen penting—reses dan Musrenbang—harus dimaksimalkan warga untuk menyampaikan aspirasi. “Musrenbang dan reses adalah pintu masuk aspirasi masyarakat yang akan menjadi bahan penyusunan RKPD dan APBD. Karena itu, memahami prioritas kebijakan publik menjadi sangat krusial,” tegas Reza.

Hadir sebagai narasumber, Endro S Efendi dari Lemhanas RI, memberikan perspektif akademik tentang pentingnya penyusunan kebijakan berbasis kebutuhan publik. Ia menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan kerap kali menghadapi tantangan karena harus menyeimbangkan berbagai kepentingan sosial. “Menentukan prioritas kebijakan tidak sederhana karena harus mempertimbangkan beragam kepentingan masyarakat. Di sinilah partisipasi publik menjadi kunci,” papar Endro.

Antusiasme warga Desa Bukit Pariaman terhadap kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat desa tidak pasif. Mereka aktif menyimak dan terlibat dalam sesi diskusi yang membahas bagaimana aspirasi lokal dapat menjangkau pengambil kebijakan.

Reza menutup kegiatan dengan harapan bahwa edukasi politik semacam ini dapat diperluas ke lebih banyak wilayah. Ia menekankan pentingnya kesinambungan program semacam ini agar partisipasi warga dalam demokrasi tidak bersifat musiman, tetapi menjadi budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kami ingin kegiatan seperti ini menjadi kebiasaan, bukan sekadar seremoni. Demokrasi akan sehat jika masyarakat paham hak dan kewajibannya,” tandasnya.

Penulis: Selamet