DPRD Kaltim Harap Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Transparan
SAMARINDA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur. Rapat tersebut membahas penyusunan prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta rancangan APBD Perubahan Tahun 2025.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kepala Bapenda dalam rapat yang digelar di ruang rapat Gedung E Kompleks Perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (28/05/2025). Kekecewaan itu diungkapkan langsung kepada awak media setelah memimpin jalannya RDP.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda hari ini, padahal kami berharap bisa menggali informasi lebih dalam dan InsyaAllah dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini lebih jauh,” ujar Sabaruddin, yang biasa disapa akrab.
Dalam kesempatan itu, Sabaruddin menegaskan bahwa penyusunan prognosis anggaran tidak bisa hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah saja. Ia menuturkan bahwa hampir seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu terlibat aktif dalam proses perumusan anggaran, baik untuk anggaran murni maupun anggaran perubahan.
“Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan dan ini bukan pekerjaan satu OPD saja, tapi semua prognosis, baik itu anggaran perubahan maupun anggaran murni memiliki target dan sasaran masing-masing serta idealnya proses ini dimulai sejak bulan Mei hingga Juli atau Agustus,” jelasnya kepada para jurnalis.
Selain itu, Sabaruddin juga menyoroti belum tersedianya data pasti mengenai realisasi anggaran dari dua OPD yang hadir dalam rapat tersebut. Ia berharap, untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap, kepala dinas terkait dapat hadir langsung dalam rapat-rapat selanjutnya.
“Kami berharap para kepala OPD bisa memberikan data yang lengkap dan tepat, agar proses proyeksi berjalan maksimal,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan ini menutup pernyataannya.
RDP ini merupakan bagian dari upaya Komisi II DPRD Kaltim untuk mengawal proses penyusunan anggaran daerah agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur. Komisi II berharap seluruh perangkat daerah dapat menunjukkan komitmen yang kuat demi keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik ke depan.
Penulis: Slamet
