DPRD Kaltim Ingatkan Pemerataan Kesehatan dan Pendidikan

ADVERTORIAL – Ketimpangan layanan kesehatan dan pendidikan kembali menjadi sorotan Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra. Setelah merangkum hasil reses di daerah pemilihan Kota Balikpapan, ia menemukan masih banyak wilayah yang belum menikmati fasilitas dasar yang memadai.

“Masih ada banyak warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang layak,” kata Nurhadi, Senin (08/12/2025). Ia menilai kondisi ini tidak hanya menghambat kualitas pelayanan publik, tetapi juga menunda pemerataan pembangunan antarwilayah.

Nurhadi menekankan bahwa percepatan pembangunan fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit representatif, menjadi kebutuhan mendesak. “Di sektor kesehatan kami menekankan pentingnya percepatan pembangunan rumah sakit representatif di Balikpapan Timur,” ujarnya. Legislator asal Balikpapan ini menambahkan, masyarakat di pinggiran kota tidak seharusnya terus bergantung pada rumah sakit rujukan yang jaraknya jauh.

Menurut Nurhadi, keterlambatan akses layanan medis dapat meningkatkan risiko bagi pasien, khususnya dalam kondisi darurat. “Bukan sekadar menaikkan angka belanja semata,” tegasnya, menekankan pentingnya menempatkan pemerataan layanan dasar sebagai indikator utama pembangunan.

Selain kesehatan, Nurhadi juga menyoroti pendidikan. Ia mengingatkan bahwa ruang kelas baru dan unit sekolah menengah harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran 2026. “Kurangnya ruang kelas dan jumlah SMA-SMK harus menjadi prioritas, karena jenjang SMA-SMK adalah kewenangan provinsi dan sangat terkait dengan program Gratispol,” sebutnya.

Ia menjelaskan, tanpa percepatan pembangunan sekolah menengah, program bantuan pendidikan tidak akan berjalan maksimal. Banyak siswa masih harus menempuh jarak jauh atau menumpuk di sekolah yang kelebihan kapasitas, sehingga akses pendidikan menengah menjadi terbatas.

Situasi ini menegaskan perlunya pembangunan difokuskan pada daerah yang selama ini belum tersentuh infrastruktur dasar, bukan hanya pada kota besar yang fasilitasnya relatif memadai. Nurhadi berharap pemerintah provinsi tidak menunda pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan, agar masyarakat di wilayah terpencil dapat merasakan manfaat pembangunan yang adil dan merata. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum