DPRD Kaltim Ingatkan Sinkronisasi UKT dan Anggaran Pemerintah

SAMARINDA – Keterlambatan distribusi bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah perguruan tinggi, terutama swasta, dilaporkan menghadapi kendala pencairan akibat ketidaksesuaian data rekening penerima. Persoalan ini turut memengaruhi pelaksanaan Program GratisPol Pendidikan, program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim yang menjanjikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa dengan mekanisme lebih inklusif.

Bantuan pendidikan yang seharusnya dicairkan lebih awal terhambat karena beberapa rekening penerima dinyatakan tidak valid. Akibatnya, proses distribusi terpaksa digabung dalam satu Surat Keputusan (SK), sehingga memperlambat penyaluran bagi kampus yang datanya sebenarnya sudah lengkap.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, memberikan tanggapan terkait hambatan ini usai mengikuti Rapat Paripurna ke-43 DPRD Kaltim pada Jumat, (21/11/2025).

“Seharusnya kampus lain yang sudah lengkap tidak ikut terhambat hanya karena ada beberapa yang bermasalah. Pemerintah harus mencari kebijakan agar prosesnya tidak mengorbankan mahasiswa,” tegas Agusriansyah.

Ia menilai keterlambatan distribusi bukan sekadar masalah administratif. Dampaknya dapat meluas, terutama bagi mahasiswa yang menunggu kepastian pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di awal semester. Orang tua mahasiswa juga ikut merasakan tekanan karena tenggat pembayaran semakin dekat.

“Distribusi ini harus cepat karena menyangkut keberlangsungan kampus. Kita tidak ingin mahasiswa gelisah, apalagi orang tuanya ikut terbebani,” ungkapnya.

Agusriansyah menilai Program GratisPol Pendidikan merupakan langkah baik pemerintah, namun pelaksanaannya perlu diperkuat secara regulasi agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Program gratis ini sangat baik, tapi harus benar-benar dianalisis dan didukung regulasi yang jelas. Jangan sampai menimbulkan masalah sosial atau hukum hanya karena teknis yang tidak dikelola baik,” ujarnya.

Menurut Agusriansyah, salah satu tantangan utama adalah sinkronisasi antara tenggat UKT mahasiswa yang umumnya jatuh pada Januari—dan waktu realisasi anggaran pemerintah yang bisa saja baru terlaksana pada Februari.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan tidak boleh hanya fokus pada akses, tetapi juga pada output. Pemerintah harus memastikan jurusan dan kebijakan pendidikan sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja 5–10 tahun mendatang agar lulusan tidak menumpuk sebagai pengangguran.

Dengan sorotan DPRD Kaltim ini, masyarakat berharap pemerintah segera mempercepat evaluasi dan memastikan Program GratisPol Pendidikan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan berdampak nyata bagi mahasiswa di seluruh Kalimantan Timur. []

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum