DPRD Kaltim Minta Kajian Lengkap soal Proyek Etanol

ADVERTORIAL – Rencana pembangunan pabrik etanol di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Ia mengingatkan agar proyek tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai peluang investasi, tetapi juga diperhitungkan dari sisi ketersediaan bahan baku dan dampak ekologis jangka panjang.

“Pabrik etanol itu perlu dilihat sejauh mana potensi bahan baku yang tersedia di Kaltim, memang batu bara kita besar, tetapi tidak semunya bisa kita ambil begitu saja, harus ada keseimbangan antara kebutuhan investasi dan pelestarian lingkungan,” ujar Sapto kepada awak media ketika ditemui di Samarinda, Rabu (23/07/2025).

Sapto menyampaikan bahwa penting untuk mendalami terlebih dahulu aspek mendasar yang berkaitan dengan proyek tersebut, terutama terkait pemilihan bahan baku, lokasi pendirian pabrik, serta kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap sektor pertanian, sumber air tawar, dan keseimbangan ekosistem di sekitar lokasi.

“Kita ini sudah lebih dari 30 tahun, bahkan sejak zaman Belanda menggali kekayaan alam, maka itu harus dipikirkan juga dampaknya jangka panjang, terutama bagi anak cucu kita,” tutur politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Lebih lanjut ia menekankan bahwa keberadaan pabrik etanol seharusnya mampu menciptakan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Di antaranya dengan membuka peluang kerja baru serta menghidupkan kembali roda ekonomi melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang ada di daerah.

“Jangan sampai pabrik berdiri, bahan baku tidak jelas dan masyarakat justru tidak dapat memanfaatkan, jadi kita harus benar-benar pastikan bahwa pabrik etanol memberi nilai tambah,” ucap wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda tersebut.

Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pihak investor. Menurutnya, semua pemangku kepentingan perlu menjalin koordinasi dan kerja sama yang serius agar pembangunan ini tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan benar-benar berpihak pada masyarakat bawah. “Pemerintah dan investor harus duduk bersama, agar pembangunan ini benar-benar menguntungkan rakyat dan tidak mengorbankan lingkungan,” tutup Sapto. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum