DPRD Kaltim Minta Pemerintah Serius Tangani Isolasi Maratua

ADVERTORIAL — Kegiatan reses yang dilaksanakan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Husin Djufrie, kembali mengungkap sejumlah tantangan mendasar yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan. Selama tujuh hari melaksanakan reses di Kabupaten Berau, khususnya di Pulau Derawan dan Maratua, Husin menerima berbagai keluhan masyarakat yang mencerminkan ketimpangan pelayanan publik.

Masyarakat Maratua dan Derawan menyuarakan harapan akan adanya perhatian lebih dari pemerintah provinsi terhadap kondisi mereka. Persoalan abrasi pantai, ketiadaan jaringan telekomunikasi, harga transportasi udara yang tinggi, serta kebutuhan kontainer untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi deretan isu yang mencuat dalam dialog bersama warga.

“Masalah utama di sana sekarang itu abrasi, sinyal, transportasi mahal, dan Kontainer jualan untuk para pelaku UMKM di Maratua, karena daerah itu jantungnya UMKM-nya kumpul,” ungkap Husin kepada wartawan, Rabu (09/07/2025), di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang masih menjadi kendala. Warga Maratua berharap agar pemerintah membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), mengingat selama ini mereka hanya bisa mengakses BBM dari sumber yang tidak resmi.

“Permintaan SPBU, karena masyarakat masih beli atau datangkan BBM dari sumber tidak jelas,” ujar Husin, yang berasal dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang.

Keberadaan Maratua sebagai kawasan perbatasan dan destinasi wisata strategis dinilai tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur yang tersedia. Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan yang adil dan menyentuh wilayah-wilayah pinggiran, termasuk pulau-pulau kecil yang justru menyimpan potensi besar dalam sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Husin memastikan seluruh aspirasi warga akan diperjuangkan melalui koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi. Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerintah mengambil langkah nyata guna menghadirkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

“Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan Insya Allah, manah ini akan Saya jaga dengan kerja nyata serta keberpihakan yang konsisten pada kepentingan warga,” tutup Husin.

Dengan sorotan ini, wilayah kepulauan diharapkan tidak lagi menjadi ‘wilayah terluar’ dalam perencanaan pembangunan, melainkan turut menjadi prioritas dalam kebijakan provinsi untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang inklusif dan berkeadilan.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum