DPRD Kaltim Minta Pemprov Maksimalkan UMKM dan Sumber Daya Alam

SAMARINDA – Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim Tahun 2026, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim mengungkapkan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2026 yang diperkirakan sebesar Rp18,9 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp20 triliun.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, yang menilai bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harus lebih maksimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan perlunya Kaltim untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan batu bara yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.

“Meski penurunan APBD tersebut masih berupa prediksi, Pemprov Kaltim bersama DPRD harus berupaya menggali potensi lain yang bisa meningkatkan PAD, apalagi dengan dampak dari situasi geopolitik global dan kondisi ekspor batu bara yang belum membaik,” ujar Sapto kepada awak media, Kamis (22/05/2025).

Sapto juga menambahkan, dengan memperhatikan kondisi geografis dan kekayaan sumber daya alam Kaltim, serta iklim investasi yang semakin kondusif, ia optimis bahwa pendapatan daerah dapat meningkat. “Jika kondisi negara dan iklim investasi baik, maka pendapatan negara dan PAD Kaltim tentu akan meningkat,” ujarnya lebih lanjut.

Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih memanfaatkan sektor lain yang memiliki potensi besar, seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, ia mengusulkan pengelolaan dan pemanfaatan alur Sungai Mahakam serta pesisir pantai Kaltim, yang memiliki potensi besar, sebagai alternatif peningkatan PAD.

“Potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah ada pada sektor UMKM dan juga pemanfaatan alur sungai serta pesisir yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Kami berharap Pemprov dapat memaksimalkan sektor-sektor ini,” tutup Sapto, yang juga wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda.

Slamet