DPRD Kaltim Minta Publik Fokus pada Dampak Positif IKN

SAMARINDA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur bukan lagi sebuah isu yang perlu dipertanyakan atau diperdebatkan. Ia menyatakan bahwa proses pemindahan tersebut sudah memiliki payung hukum yang jelas dan sah, sehingga wajib untuk dijalankan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pernyataan tersebut disampaikan Hasanuddin sebagai tanggapan terhadap pernyataan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem yang mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang status IKN sebagai bentuk penegasan hukum dan kepastian pelaksanaan pembangunan.

“Dari sisi regulasi, status IKN sudah final. Undang-undangnya sudah diketok, pembangunan sudah berjalan. Jadi, sekarang bukan saatnya memperdebatkan lagi, melainkan memastikan bahwa dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Hasanuddin pada Rabu (30/7/2025).

Ia menambahkan bahwa agenda besar seperti pemindahan ibu kota memerlukan kesinambungan dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat secara luas. Menurutnya, narasi yang mempertanyakan komitmen pemerintah atau membangun keraguan hanya akan memperlambat proses yang sudah berjalan. “Dukungan dari pusat itu nyata. Anggaran masih terus dialirkan untuk mendukung percepatan pembangunan IKN. Jadi tidak ada ruang untuk meragukan komitmen pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hasanuddin mengapresiasi langkah konkret yang tengah dijalankan pemerintah, salah satunya yakni rencana pembukaan Bandara VVIP IKN untuk melayani penerbangan umum. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai strategi tepat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. “Begitu akses udara terbuka, pergerakan manusia dan barang akan lebih cepat. Ini akan memicu geliat ekonomi yang langsung dirasakan oleh warga Kaltim,” jelasnya.

Merespons berbagai kritik yang mencuat terkait kelanjutan pembangunan IKN, Hasanuddin mengajak semua pihak, termasuk yang masih skeptis, untuk melihat langsung kondisi terkini di lapangan. Ia menegaskan bahwa opini publik seharusnya dibentuk berdasarkan fakta, bukan asumsi atau pertimbangan politis semata. “Datanglah dan lihat bagaimana pembangunan berjalan. Ini momentum bagi Kaltim untuk berkembang sejajar dengan pusat pemerintahan. Jangan sampai kesempatan ini terlewat karena perdebatan yang tidak produktif,” pungkasnya. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum