DPRD Kaltim: MPLS Harus Bangun Karakter, Bukan Perpeloncoan

ADVERTORIAL – Keputusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperpanjang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dari tiga menjadi lima hari pada tahun ajaran 2025 menimbulkan berbagai respons dari kalangan legislatif. Salah satu suara yang mengemuka datang dari Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, yang memberikan apresiasi terhadap langkah tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Penambahan dua hari dalam pelaksanaan MPLS ini dinilai membuka ruang yang lebih luas bagi siswa baru untuk mengenal dan memahami lingkungan sekolah secara menyeluruh. Menurut Darlis, tidak hanya fasilitas dan aturan sekolah yang perlu dikenalkan, tetapi juga nilai-nilai kebersamaan, etika, serta pembentukan karakter yang positif.

“Menurut saya enggak apa-apa, pasti kementerian juga punya hitungan-hitungan tersendiri. Tujuannya kan supaya penjelasan dari pihak sekolah tentang keberadaan sekolah dan proses belajar-mengajar kepada calon siswa bisa lebih lengkap, paripurna, dan optimal,” ujar Darlis, kepada awak media di Samarinda, Selasa (15/07/2025).

Ia menilai, jika dimanfaatkan secara baik, tambahan waktu MPLS ini dapat membantu siswa mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum memasuki masa pembelajaran aktif. Pengenalan lebih dini terhadap guru, teman sekelas, serta sistem belajar diyakini akan mempermudah proses adaptasi siswa.

“Jadi mereka lebih siap. Dengan memperoleh penjelasan-penjelasan yang memadai, tentu kesiapan mereka untuk belajar dan beraktivitas di sekolah bisa lebih matang. Harapan kita, kualitas pengajaran dan pendidikan di sekolah juga ikut meningkat,” kata legislator dari daerah pemilihan Samarinda ini.

Namun Darlis juga menekankan pentingnya merancang kegiatan MPLS secara substantif. Ia mengingatkan agar pelaksanaan program ini tidak hanya menjadi kegiatan simbolis yang minim manfaat. Menurutnya, sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh rangkaian MPLS benar-benar memberi nilai tambah bagi siswa baru.

“Jangan sampai penambahan hari MPLS itu tidak ada pengaruh apa-apa terhadap kualitas proses pengajaran. Harus benar-benar dimanfaatkan secara optimal,” tutur politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa MPLS sepatutnya menjadi sarana membentuk lingkungan pendidikan yang sehat dan aman. Ia mengimbau agar tidak ada lagi praktik-praktik kekerasan berkedok tradisi seperti perpeloncoan yang dinilai tidak sesuai dengan semangat pendidikan modern.

“Praktik-praktik feodal harus dihilangkan. Sudah tidak zamannya lagi ada perpeloncoan. Ini era modern, masa kita masih lakukan hal-hal yang bertentangan seperti itu?” tutup Darlis.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum