DPRD Kaltim Serukan Partisipasi Warga dalam Kebijakan

ADVERTORIAL – Peningkatan literasi kebijakan publik menjadi fokus utama dalam agenda dialog yang digelar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur  (Kaltim), Abdul Giaz, melalui program Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 pada Minggu malam (25/05/2025). Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Mini Soccer, Kecamatan Samarinda Ilir, ini menyasar masyarakat akar rumput untuk lebih terlibat aktif dalam proses pembangunan.

Dengan tema Prioritas Kebijakan Publik, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, yakni Alfian Noor dan Feri Dwi Setyono. Diskusi dikemas dalam format dialog terbuka agar peserta bisa menyampaikan pandangan serta bertanya langsung.

Abdul Giaz menyampaikan bahwa keterlibatan publik dalam proses kebijakan tidak hanya penting, tetapi mutlak dibutuhkan dalam sistem demokrasi yang sehat. Ia ingin masyarakat tidak lagi melihat kebijakan sebagai urusan elite semata. “Kebijakan publik bukan hanya soal peraturan atau dokumen di atas kertas. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami prosesnya agar bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Giaz menjelaskan bahwa perumusan kebijakan melibatkan banyak tahapan dan aktor. Identifikasi masalah, perumusan hingga evaluasi kebijakan harus melibatkan masyarakat sipil, akademisi, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurutnya, hal ini menjadikan proses kebijakan bersifat partisipatif, bukan eksklusif.

Substansi dialog menyoroti pentingnya penetapan prioritas dalam penyusunan kebijakan. Alfian Noor menekankan perlunya pendekatan berbasis data dalam merancang kebijakan yang relevan. “Jika prioritas tidak ditetapkan dengan tepat, maka kebijakan bisa tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Penting sekali untuk mengutamakan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Feri Dwi Setyono mencontohkan kebijakan yang kerap ditemui sehari-hari, seperti subsidi energi dan aturan tata kota. Menurutnya, keterlibatan publik dalam memahami dan mengawasi implementasi kebijakan sangat menentukan efektivitasnya. “Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kebijakan publik melekat erat dalam keseharian kita. Pemahaman masyarakat terhadap hal ini harus terus diperkuat,” katanya.

Giaz pun menutup kegiatan dengan menegaskan komitmennya untuk rutin membuka ruang-ruang dialog dengan masyarakat. “Saya berkomitmen untuk terus membuka ruang-ruang dialog seperti ini. Karena hanya dengan komunikasi yang baik, kita bisa membangun pemahaman bersama dan memperkuat demokrasi di daerah,” pungkasnya.

Penulis: Suryono
Penyunting: Enggal Triya Amukti