DPRD Kaltim Siapkan Diri Hadapi Tantangan Lima Tahun ke Depan

ADVERTORIAL – Dinamika pembangunan Kalimantan Timur sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut kesiapan legislatif dalam menyusun arah kebijakan yang terintegrasi. Untuk itu, DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggotanya di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, pada Sabtu (13/5/2025).

Bimtek kali ini tidak hanya menjadi sarana penguatan kapasitas anggota dewan, tetapi juga wadah evaluasi dan konsolidasi dalam menyongsong periode pembangunan 2025–2029. Dalam suasana yang penuh semangat kolaboratif, kegiatan tersebut mendorong pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip good governance serta pentingnya sinergi antarlembaga.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia mengawali dengan pantun yang mencairkan suasana dan menghangatkan forum. Lebih lanjut, Ekti menyampaikan urgensi kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat krusial. Ini bukan hanya soal komunikasi kelembagaan, tetapi menyangkut keberhasilan kita dalam menghadirkan kebijakan yang solutif, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” tegas Ekti.

Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah pembahasan mendalam mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025–2029. Dokumen ini merupakan arah kebijakan strategis yang harus mampu menjawab tantangan pembangunan di era baru, sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat daerah dengan arah pembangunan nasional.

Fernando H. Siagian, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, hadir sebagai narasumber utama. Ia menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen formal, melainkan fondasi arah pembangunan lima tahunan.

“RPJMD bukan sekadar formalitas dokumen. Ia adalah kompas pembangunan lima tahunan. Penyusunannya harus didasarkan pada data yang valid, kajian mendalam, serta evaluasi terhadap periode sebelumnya,” ujar Fernando.

Fernando juga menyoroti pentingnya keselarasan antara RPJMD daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional seperti RPJMN dan RPJPN. Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, menurutnya, akan menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program di lapangan.

Lebih dari itu, DPRD dinilai memiliki peran krusial dalam memastikan kualitas RPJMD, terutama dalam aspek prioritas pembangunan. Fernando mengingatkan bahwa fokus pembangunan tidak seharusnya berhenti pada proyek infrastruktur semata, tetapi harus meliputi kesejahteraan sosial, pembangunan manusia, serta penguatan ekonomi lokal.

Melalui forum ini, anggota DPRD Kaltim diharapkan dapat memperkuat posisi sebagai mitra kritis pemerintah daerah. Kapasitas legislator dalam memahami dokumen perencanaan strategis dan mengawasi pelaksanaannya akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan, terlebih di tengah transformasi Kalimantan Timur sebagai pusat gravitasi pemerintahan nasional.

Dengan berlangsungnya Bimtek ini, DPRD Kaltim menunjukkan komitmennya untuk terus adaptif terhadap tuntutan zaman. Dalam iklim demokrasi yang kian terbuka, kemampuan legislatif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi kebutuhan mendesak. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum