DPRD Kaltim Siapkan Seleksi Komisioner KIP
PARLEMENTARIA – Langkah awal menuju penguatan lembaga keterbukaan informasi di Kalimantan Timur dimulai dari meja Komisi I DPRD Kaltim. Awal pekan ini, komisi tersebut menggelar rapat internal guna merumuskan strategi kerja sekaligus mempersiapkan proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim.
Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, proses seleksi komisioner KIP menjadi sorotan penting. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa tahapan seleksi akan dilakukan secara objektif dan terbuka. “Kami menyusun agenda kerja jangka pendek, menengah, sampai dua bulan ke depan. Salah satu poin pentingnya adalah proses seleksi calon komisioner KIP,” ujar Salehuddin, Senin (26/05/2025).
Surat resmi dari Gubernur Kaltim yang memuat daftar nama calon dari unsur pemerintah daerah telah diterima Komisi I. Nama-nama tersebut menjadi dasar awal untuk melanjutkan ke tahap berikutnya: uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). “Sudah kami terima surat resmi dari gubernur yang memuat nama-nama yang diusulkan,” jelasnya.
DPRD Kaltim menargetkan proses wawancara dan penilaian terhadap para calon komisioner dilaksanakan sebelum Idul Adha 1446 H. Namun, lebih dari sekadar memenuhi tenggat waktu, Komisi I menekankan pentingnya integritas dan pemahaman terhadap nilai-nilai keterbukaan dari para calon. “Kami ingin hasil seleksi nanti benar-benar melahirkan komisioner yang kapabel dan memahami prinsip keterbukaan informasi,” tegas Salehuddin.
Sebagai lembaga independen yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KIP memiliki peran vital dalam menjaga akses masyarakat terhadap informasi publik. Karena itu, DPRD memastikan proses seleksi tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi Komisi I DPRD Kaltim dalam menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Seleksi ini bukan hanya soal memilih nama, tetapi juga soal memperkuat budaya transparansi di tubuh birokrasi daerah. []
Penulis: Selamet
