DPRD Kaltim Soroti Penurunan Fiskal dalam Pembahasan APBD 2026
ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna Ke-45 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung di ruang paripurna Kantor DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan turut dihadiri jajaran pimpinan DPRD, anggota fraksi, serta perwakilan pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum mengenai kondisi fiskal daerah yang pada 2026 diproyeksikan mengalami tekanan cukup signifikan. Hasanuddin menegaskan bahwa penyusunan APBD harus tetap berlandaskan prioritas pembangunan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ia menyoroti penurunan kapasitas fiskal yang cukup ekstrem.
“Kalau kita lihat, ada penurunan fiskal hampir 66 persen. Kondisi ini jelas menekan ruang fiskal daerah,” ujarnya seusai rapat.
Hasanuddin menjelaskan bahwa pemerintah provinsi melalui Sekretaris Daerah serta SKPD terkait diminta untuk memaparkan secara rinci program kerja yang akan dilakukan penyesuaian. Menurutnya, anggaran untuk sektor prioritas tidak dapat dikurangi mengingat perannya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Tentu pemerintah yang lebih memahami program SKPD melalui PPAS. Biasanya anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak bisa diturunkan. Penyesuaian dilakukan pada pos-pos lain,” katanya.
APBD Kaltim Tahun Anggaran 2026 tercatat sebesar Rp15,1 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja langsung diperkirakan menyerap hampir separuh, sementara belanja tidak langsung berada pada kisaran Rp6–7 triliun. Hasanuddin turut memaparkan bahwa alokasi untuk 10 kabupaten/kota mencapai Rp5 triliun.
“Dengan kondisi tersebut, sisa fiskal yang bisa digunakan hanya sekitar Rp3–4 triliun. Jadi memang fiskal kita cukup tertekan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas. “Ke depan, kemungkinan program prioritas tetap dijalankan, sementara yang non-prioritas akan menunggu hasil SILPA tahun berikutnya,” tegasnya.
Meski demikian, Hasanuddin berharap pemerintah provinsi tetap menjaga konsistensi pembangunan yang menyasar langsung kepentingan masyarakat. “APBD harus diarahkan untuk kepentingan rakyat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak boleh dikurangi. Kita harus memastikan program prioritas tetap berjalan meski fiskal tertekan,” pungkasnya.
Dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, pembahasan APBD 2026 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang realistis namun tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat Kaltim. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum
