DPRD Kaltim Tegaskan Sinergi Legislasi, Eksekutif Diminta Kooperatif
ADVERTORIAL – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (28/7/2025), yang mengagendakan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sempat menghangat setelah muncul interupsi tajam dari Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyoroti pentingnya menjaga harmonisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ia menekankan agar Pemerintah Provinsi Kaltim tidak mengambil keputusan atau meluncurkan kebijakan baru selama proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 masih berlangsung. “Mohon ditahan dulu kebijakan-kebijakan baru selama proses pembahasan ini berjalan. Jangan sampai mengganggu ritme dan harmonisasi kelembagaan,” tegas Darlis di hadapan peserta sidang paripurna.
Menurutnya, manuver kebijakan sepihak dari pihak eksekutif dapat menimbulkan ketegangan serta mengganggu tatanan kerja yang sudah dibangun bersama. Ia mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebut pentingnya menjaga relasi fungsional antara Gubernur dan DPRD. “Semua pihak punya tanggung jawab untuk menciptakan suasana kondusif dalam menyusun APBD 2026. Maka, kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan interpretasi beragam sebaiknya dikembalikan ke mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Darlis juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa keluarnya kebijakan tanpa koordinasi bisa mengganggu konsentrasi DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran secara optimal. Menurutnya, semua keputusan strategis harus melalui pembahasan bersama agar tidak menimbulkan polemik politik yang tidak perlu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa pihak eksekutif tetap menjunjung tinggi prinsip kolaboratif dalam proses perencanaan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 akan didistribusikan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tetap berpegang pada visi dan misi gubernur “Program prioritas dalam RPJMD ini akan kita distribusikan ke masing-masing OPD sesuai arah visi dan misi gubernur,” kata Seno.
Ia juga menekankan bahwa fokus utama dalam RPJMD mendatang adalah menjamin keberlanjutan program unggulan seperti pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. “Kami ingin lima tahun ke depan visi yang sudah ditetapkan bisa benar-benar terwujud,” ujarnya.
Seno menutup pernyataannya dengan memastikan tidak ada niat dari pihak eksekutif untuk keluar dari jalur pembahasan bersama. Ia mengajak semua elemen untuk menjaga stabilitas kelembagaan dalam menghadapi dinamika politik pembangunan. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
