DPRD Kaltim Tekankan Jalan sebagai Prioritas Strategis

ADVERTORIAL – Percepatan pembangunan jalan di perbatasan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim). Infrastruktur yang memadai dianggap kunci untuk memperlancar distribusi logistik sekaligus mengurangi kesulitan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, dengan target rampung pada tahun anggaran 2026.

Hal itu disampaikan Hasanuddin Mas’ud usai memimpin Rapat Paripurna ke-31 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat sore (15/08/2025). Ia menegaskan bahwa kondisi jalan darat yang rusak parah saat ini menjadi kendala serius bagi warga perbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga wajar.

“Kalau jalur darat rusak parah, lalu jalur sungai juga mengalami kendala, maka distribusi logistik menjadi semakin terhambat. Biaya transportasi naik, waktu tempuh bertambah lama, dan harga kebutuhan pokok pasti ikut melonjak. Inilah yang sedang dirasakan oleh warga di Mahakam Ulu,” ujar Hasan.

Menurut Hasanuddin, masyarakat selama ini masih mengandalkan jalur sungai sebagai alternatif transportasi. Namun, rendahnya curah hujan membuat aliran sungai dangkal, sehingga pengiriman barang melalui jalur tersebut menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan darat menjadi prioritas utama untuk menunjang kehidupan sehari-hari warga di wilayah perbatasan.

Ia menekankan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sarana strategis untuk membuka peluang ekonomi baru, memperkuat ikatan sosial antarwilayah, dan menekan kesenjangan pembangunan. “Ketahanan pangan itu salah satunya ditentukan oleh kelancaran distribusi. Kalau jalannya bagus, suplai bahan pokok lancar, harga bisa ditekan, dan masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah yang ingin kita capai melalui percepatan pembangunan jalan,” jelasnya.

Hasanuddin juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), untuk bekerja sama agar proses pembangunan lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa pembangunan jalan di wilayah perbatasan merupakan langkah strategis dalam pemerataan pembangunan Kaltim. Ia mengingatkan bahwa kemajuan daerah tidak boleh hanya terpusat di kota besar, sementara wilayah perbatasan masih menghadapi keterisolasian.

“Kalau mau Kaltim maju, infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama. Jalan yang baik akan membuka peluang ekonomi, mempercepat distribusi logistik, dan membuat masyarakat tidak lagi terisolasi,” tegas Hasan, menegaskan komitmen DPRD bersama pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan merata di seluruh Kaltim.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum