DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Arah Baru Pembangunan SDM
ADVERTORIAL — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan pentingnya langkah nyata dan progresif dari Pemerintah Provinsi dalam menangani dua persoalan mendasar yang hingga kini belum menunjukkan perbaikan signifikan: stunting dan pengangguran. Pernyataan ini mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim yang digelar pada Rabu (11/6/2025), sebagai bagian dari pengesahan Laporan Akhir Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, dan diikuti oleh 32 anggota dewan secara langsung serta 5 lainnya melalui Zoom Meeting. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kaltim lainnya, Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mewakili Gubernur.
Ketua Pansus, Agus Suwandy, dalam laporan akhir yang disampaikan kepada forum, menyoroti capaian dan persoalan pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia mengungkapkan bahwa pembangunan 2024 telah diarahkan pada empat tujuan utama, sebelas sasaran strategis, dan 29 indikator kinerja yang ditetapkan.
Meski sejumlah kemajuan dicatat, Pansus menilai terdapat tantangan serius yang harus segera ditangani. Salah satunya adalah rendahnya efektivitas kebijakan terhadap penurunan pengangguran. “Pemerintah daerah perlu segera merumuskan kebijakan yang mampu menyasar akar persoalan pengangguran agar pertumbuhan ekonomi berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Agus.
Di sektor pembangunan manusia, ketimpangan antarwilayah masih menjadi masalah krusial. Pansus mencatat bahwa meski angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur pada 2024 tercatat 78,79 tertinggi ketiga di Indonesia namun belum merata di seluruh wilayah. Tiga kota, yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Bontang mencatat status “Sangat Tinggi” dengan IPM di atas 82. Namun, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara masih mencatat IPM di bawah rata-rata nasional.
Tak hanya itu, upaya penurunan stunting juga belum menunjukkan progres yang diharapkan. Target prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 12,83 persen tidak tercapai. Bahkan, angka prevalensi tetap berada di level 22,9 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 21,5 persen.
“Kita masih jauh dari target. Penurunan stunting harus menjadi prioritas karena dampaknya jangka panjang dan tidak dapat dipulihkan. Pemerintah Provinsi harus segera menetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur pedoman pencegahan dan penanganan stunting secara komprehensif,” tandas Pansus.
Kondisi pengangguran juga menjadi perhatian khusus. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kaltim 2024 mencapai 5,14 persen—angka tertinggi di antara semua provinsi di Pulau Kalimantan. Bandingkan dengan Kalimantan Utara yang hanya mencatat TPT sebesar 3,19 persen. Ironisnya, Kalimantan Timur justru menyumbang hampir setengah dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan, yakni sebesar 48,4 persen.
“Ini menjadi paradoks di tengah fakta bahwa Kalimantan Timur menyumbang 48,4 persen PDRB Pulau Kalimantan. Sayangnya, tingginya PDRB tidak berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran,” terang Pansus.
Dalam dimensi pendidikan, meski Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kaltim berada di atas nasional, kesenjangan antarwilayah tetap terlihat. Dua kabupaten, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu, mencatat HLS dan RLS yang masih berada di bawah angka rata-rata nasional.
Sementara itu, kesetaraan gender menjadi indikator lain yang turut disorot. IDG Kaltim tahun 2024 tercatat 66,97, masih di bawah rata-rata nasional. Kontribusi perempuan dalam pendapatan, keterwakilan di parlemen, dan jumlah tenaga profesional masih belum menunjukkan capaian yang ideal. Bahkan, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) justru mengalami kenaikan menjadi 0,441 dari tahun sebelumnya. “Kenaikan ketimpangan ini disebabkan oleh penurunan capaian pada dimensi pemberdayaan dan kesehatan reproduksi perempuan, salah satunya karena rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen,” jelas Agus Suwandy.
Dengan menyetujui rekomendasi yang disampaikan Pansus, DPRD Kaltim mendorong Pemprov untuk segera melakukan langkah konkret dan menyeluruh. Kesenjangan pembangunan yang masih mencolok menjadi bukti bahwa pendekatan selama ini belum cukup kuat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
