DPRD Kaltim Tekankan Substansi dalam Evaluasi LKPj

PARLEMENTARIA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2024 kembali melanjutkan agenda penting pengawasan dengan menggelar rapat finalisasi penyusunan rekomendasi, Selasa (27/05/2025).
Rapat yang diadakan di lingkungan DPRD Provinsi ini menandai tahap krusial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2024.
Dipimpin oleh Ketua Pansus, Eviliana, rapat tersebut turut dihadiri sejumlah anggota pansus, antara lain Fadly Imawan, Baharuddin Muin, Sugiyono, Hartono Basuki, Damayanti, Abdul Giaz, dan Firnadi Ikhsan. Mereka aktif menyampaikan berbagai masukan dan catatan strategis atas kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya terkait efektivitas realisasi program prioritas, efisiensi penggunaan anggaran, serta kendala struktural yang masih dihadapi dalam berbagai sektor pembangunan.
Diskusi berjalan cukup dinamis, mencerminkan semangat korektif DPRD dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan. Dalam pandangan para anggota Pansus, evaluasi terhadap LKPj tak cukup hanya berisi angka-angka capaian semata, melainkan harus diiringi analisis mendalam terhadap dampaknya bagi masyarakat.
Sayangnya, hingga akhir rapat, belum tercapai konsensus final mengenai substansi rekomendasi yang akan disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi. Oleh sebab itu, Pansus menyepakati untuk menjadwalkan kembali pertemuan lanjutan guna mematangkan isi rekomendasi agar lebih komprehensif dan tepat sasaran. “Proses finalisasi ini sangat penting agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat dan menjadi acuan dalam perbaikan kinerja pemerintahan ke depan,” ujar Eviliana.
Langkah Pansus ini mempertegas peran penting DPRD sebagai pengawal arah pembangunan daerah yang tidak hanya mengevaluasi administratif, tetapi juga substantif.
Melalui rekomendasi yang matang dan obyektif, Pansus berharap dapat memberi kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kalimantan Timur pada tahun-tahun mendatang. []
Penulis: Selamet