DPRD Minta Pemprov Tak Lepas Tangan Soal UHC

ADVERTORIAL – Keberhasilan beberapa daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) menjadi indikator kuat bahwa reformasi layanan kesehatan publik semakin menunjukkan hasil. Namun, tantangan ke depan tidak kalah besar: memastikan bahwa pencapaian itu tidak berhenti di angka statistik semata.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan Pemerintah Provinsi agar tidak mengendurkan dukungan terhadap daerah yang telah menunjukkan kemandirian fiskal dalam pembiayaan jaminan kesehatan. Menurutnya, daerah seperti Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur justru layak memperoleh insentif sebagai bentuk penghargaan atas komitmen mereka terhadap sektor kesehatan. “Kalau daerah sudah berani mandiri anggaran demi UHC, provinsi jangan malah lepas tangan. Justru ini momen untuk memberi semangat dengan insentif atau dukungan lain,” kata Agusriansyah, Jumat (30/05/2025).

Ia menekankan, pendekatan yang dilakukan provinsi tidak melulu harus dalam bentuk subsidi iuran. Lebih dari itu, dukungan bisa diarahkan pada program-program strategis seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, hingga edukasi kesehatan berbasis komunitas. “Daerah bisa gunakan dana tambahan itu untuk memperluas layanan kesehatan berbasis preventif, bukan hanya kuratif. Ini jauh lebih strategis untuk jangka panjang,” tegasnya.

Agusriansyah yang mewakili daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau menyatakan bahwa dirinya menyaksikan langsung bagaimana fleksibilitas anggaran daerah mampu mendorong berbagai inovasi dalam layanan publik. Oleh karena itu, ia memperingatkan agar provinsi tidak menjadikan keberhasilan UHC sebagai alasan untuk menarik diri dari tanggung jawab fiskal. “Saat dukungan anggaran dicabut, maka yang terjadi bukan efisiensi, tapi stagnasi. Kita ingin layanan publik terus naik kelas, bukan berhenti hanya karena urusan anggaran,” ucapnya.

Sebagai solusi, ia mendorong Pemprov Kaltim menyusun skema insentif fiskal yang berbasis capaian, di mana daerah yang menunjukkan progres signifikan dalam sektor kesehatan bisa mendapatkan dukungan tambahan. Pendekatan berbasis kinerja ini dinilai mampu membangun ekosistem kompetisi sehat antar daerah.

Lebih jauh, Agusriansyah mengingatkan bahwa keberhasilan UHC seharusnya dipandang sebagai pintu masuk menuju transformasi sistem layanan kesehatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Keberhasilan mencapai UHC jangan dilihat sebagai garis akhir. Justru ini titik awal untuk transformasi layanan kesehatan yang lebih maju dan menyentuh masyarakat luas,” pungkasnya. []

Penulis: Selamet