DPRD Samarinda Kritik Gonta-Ganti Aturan Pendidikan

SAMARINDA– Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti seringnya perubahan kebijakan di sektor pendidikan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat pusat. Hal tersebut dinilainya berdampak langsung terhadap proses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Menurut Anhar, setiap pergantian menteri kerap diikuti dengan perubahan kurikulum, sistem penjurusan, serta ketentuan terkait tugas pokok dan kewajiban guru. Kondisi ini, ujarnya, menjadi tantangan tersendiri bagi para pemangku kepentingan di daerah.
“Kita tidak tahu sampai kapan seperti ini. Setiap pergantian kepemimpinan, seperti menteri, kebijakan ikut berubah,” kata Anhar, Jumat (25/04/2025).
Ia menilai, perubahan kebijakan yang terlalu sering justru menyulitkan guru, siswa, maupun pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri. Bahkan, belum sempat satu kebijakan diimplementasikan secara menyeluruh, sudah muncul kebijakan baru yang menggantikannya.
“Ini ujian bagi pemerintah daerah. Selama pusat terus merubah (kebijakan) sistem pendidikan, tugas kita adalah memperbaiki apa yang bisa diperbaiki,” ujarnya.