DPRD Samarinda: Pembenahan Sistem Parkir Itu Penting

SAMARINDA – Permasalahan pengelolaan parkir di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius Wali Kota Andi Harun. Pada Januari 2025 lalu, ia bersama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda dan sejumlah pejabat terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa lokasi parkir. Sidak tersebut mengungkap sejumlah persoalan yang dinilai sebagai kesalahan dalam manajemen parkir dan perlu segera dibenahi.

Sebagai tindak lanjut atas temuan di lapangan, Wali Kota Andi Harun memerintahkan Inspektorat Kota Samarinda untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir. Hasil audit tersebut kemudian menunjukkan adanya indikasi kuat praktik kecurangan oleh sejumlah oknum dalam pengelolaan parkir, yang mengakibatkan potensi kerugian negara hingga mencapai Rp100 juta.

Menanggapi hasil audit tersebut, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, membenarkan bahwa sejumlah oknum terindikasi melakukan penyimpangan dalam tata kelola parkir, dan Inspektorat telah merekomendasikan agar Pemerintah Kota mengambil langkah tegas.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, turut menyoroti pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap sistem perparkiran. Ia menilai, pengelolaan parkir tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Potensi parkir sebagai sumber PAD sangat besar. Karena itu, reformasi sistem parkir adalah hal yang mendesak dan mutlak dilakukan,” ujar Iswandi kepada awak media, Senin (14/04/2025).

Sebagai solusi awal, Iswandi mengusulkan agar Pemkot Samarinda melakukan pengukuran potensi serta inventarisasi fasilitas dan lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai kantong parkir. Menurutnya, keterlibatan akademisi dan mahasiswa dalam proses ini akan membantu menghasilkan data yang objektif dan akurat.

“Dengan pemetaan yang baik, kita bisa membuat klaster wilayah parkir berdasarkan tingkat keramaiannya, sehingga pengelolaan lebih terarah,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan data akurat mengenai jumlah kendaraan yang parkir setiap hari. Data tersebut dinilai krusial untuk menetapkan target pendapatan, melakukan pengawasan, serta mencegah terjadinya kebocoran pendapatan daerah.

“Jika data potensi parkir tersedia dan dikelola dengan baik, pengendalian dan peningkatan PAD dapat lebih mudah dilakukan. DPRD siap mendukung dalam bentuk regulasi dan anggaran demi optimalisasi sistem parkir di Samarinda,” pungkasnya. []

Himawan Yokominarno.