DPRD Sorot Lambannya Progres Sekolah Rakyat

PARLEMENTARIA – Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) sebagai alternatif pendidikan berbasis komunitas, menghadapi tantangan serius di Kalimantan Timur. Lambatnya realisasi program ini mengindikasikan adanya ketidaksiapan struktur birokrasi dalam merespons inisiatif strategis nasional.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, secara terbuka menyoroti minimnya progres program tersebut. Ia menyebut bukan hanya soal ketersediaan lahan, tetapi juga lemahnya tindak lanjut dan koordinasi antar instansi pemerintahan yang menjadi penghambat utama. “Masalahnya bukan hanya lahan. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosesnya harus ditindaklanjuti dengan cepat dan serius. Kalau hanya sebatas peninjauan lahan tanpa ada tindak lanjut, program ini akan tetap mandek,” tegas Darlis.

Menurut legislator asal Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara ini, semestinya Kaltim bisa bergerak lebih cepat mengingat kebutuhan akan layanan pendidikan inklusif semakin mendesak, terutama bagi kelompok masyarakat marjinal.

Darlis menyoroti bahwa secara geografis, Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk pengembangan pendidikan berbasis masyarakat. Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan kesiapan administrasi dan koordinasi yang kuat antara Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota. “Kelemahan koordinasi terlihat jelas, baik di dalam pemerintahan provinsi sendiri maupun antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota/kabupaten. Ini yang perlu menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat seharusnya menjadi peluang besar untuk memanfaatkan pendanaan dari APBN melalui Kemensos, terutama saat alokasi dari kementerian teknis lainnya terbatas. Namun tanpa sinergi lintas sektor, potensi tersebut bisa terbuang percuma. “Kalau terus begini, ya jangan salahkan Kementerian Sosial kalau di provinsi lain sekolah rakyat bisa jalan secara masif, sementara kita tidak maksimal. Ini peluang yang sayang kalau dilewatkan,” tambahnya.

Darlis menyayangkan bahwa sebagian besar kabupaten di Kaltim belum siap secara teknis dan administratif untuk merealisasikan program ini dalam waktu dekat. Ia menyebut hanya Kota Samarinda yang menunjukkan kesiapan untuk memulai pelaksanaan pada pertengahan tahun ini. “Untuk bulan Juni–Juli ini, saya optimis hanya Samarinda yang bisa berjalan. Tapi di kabupaten lain, berat untuk realisasi,” pungkasnya.

Minimnya akselerasi dalam program ini menjadi cermin perlunya pembenahan sistem koordinasi dan pengambilan keputusan cepat dalam tubuh pemerintahan daerah. Tanpa komitmen kuat lintas sektor, inisiatif seperti Sekolah Rakyat hanya akan menjadi deretan kebijakan yang tertunda pelaksanaannya. []

Penulis: Selamet