DPRD Tinjau Dampak Longsor KM 28

PARLEMENTARIA – Peristiwa amblasnya Jalan Poros Samarinda–Balikpapan di Kilometer 28, Desa Batuah, Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sejak 15/05/2025 lalu tidak hanya mengganggu lalu lintas antar dua kota besar, tetapi juga membawa dampak sosial yang serius bagi warga sekitar.

Pada Kamis, 28 Mei 2025, dua anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi dan Abdul Rakhman Bolong, turun langsung ke lokasi kejadian. Kunjungan mereka tidak sekadar memantau kondisi infrastruktur, tetapi juga mendalami dampak sosial yang ditimbulkan dari kejadian tersebut.

Kehadiran dua legislator ini disertai dialog bersama warga dan perwakilan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. Dalam pertemuan itu, berbagai keluhan dan kerugian yang dialami warga dicatat. “Total ada 21 rumah dan 1 tempat ibadah yang rusak,” terang Reza setelah meninjau lokasi.

Langkah penanganan darurat telah dilakukan oleh BBPJN, meskipun jalan utama belum sepenuhnya pulih. Jalan alternatif sementara sudah dibuka untuk menjaga kelancaran lalu lintas. “Penanggulangan sementara badan jalan yang amblas, sudah dihandel BBPJN. Jalan peralihan disiapkan agar lalu lintas tetap bisa bergerak,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu.

Dampak kerusakan terparah dialami warga yang tinggal dekat titik longsor. Kepala Dusun Tani Jaya, Nurhayati, menjelaskan, “Dari 21 bangunan yang terdampak, ada 10 rumah yang benar-benar hancur. Sisanya tetap tidak layak huni. Pemiliknya sudah mengungsi.”

Upaya relokasi telah mulai disiapkan oleh pemerintah daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) disebut tengah merancang pembangunan hunian baru bagi warga terdampak. “Sudah ada rencana dari Dinas Perkim, mau bangunkan rumah. Kami juga sudah siapkan lokasi gantinya,” ungkap Nurhayati.

Namun demikian, warga masih berharap ada kejelasan mengenai ganti rugi atas kerusakan rumah mereka. Aspirasi ini pun disampaikan kepada para legislator yang hadir.

Reza pun menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pemerintah pusat, agar proses pemulihan infrastruktur dan relokasi warga bisa berjalan cepat dan tanpa hambatan. “Kami minta Pemprov Kaltim intens berkoordinasi dengan pusat dalam memastikan pemulihan jalan dan relokasi warga terdampak,” ujarnya.

Senada, Abdul Rakhman Bolong mengingatkan agar penanganan bencana ini tidak semata fokus pada jalan yang amblas, tetapi juga pada nasib masyarakat yang menjadi korban. “Penanganan pasca bencana ini enggak hanya seputar perbaikan jalan longsor. Tapi perlu memikirkan keberlangsungan hidup warga yang terdampak,” tegasnya.

Kehadiran wakil rakyat di lapangan menjadi harapan baru bagi warga terdampak, yang saat ini masih menanti solusi nyata atas musibah yang mereka hadapi. []

Penulis: Selamet