Dugaan Korupsi Dana BOS di SMAN 2 Bungo Terungkap, Kerugian Negara Rp 1,2 Miliar
MUARABUNGO – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Bungo menggarap dugaan korupsi dana BOS di SMAN 2 Bungo tahun anggaran 2021 dan 2022.
Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono melalui Kanit Tipikor, Iptu Jalpahdi menyebutkan, kasus ini terungkap setelah Unit Tipikor menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan anggaran di SMA Negeri 2 Bungo.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Tipikor segera melakukan penyelidikan yang mengarah pada Mashuri, Kepala Sekolah periode 2021-2022, dan Redi Afrika, Bendahara BOS untuk periode yang sama.
Kata Iptu Jalpahdi menyatakan bahwa, kedua pelaku terbukti melakukan penyimpangan anggaran.
“Para pelaku melakukan pembelanjaan fiktif dan markup harga dalam pengadaan barang atau jasa yang diperlukan untuk operasional sekolah,” jelas Kanit Tipikor yang dikutip Jambi Independent pada Kamis (12/12/2024).
Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.201.431.282 ini dari dana yang kelola sebesar 2,4 M berdasarkan audit oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
Rincian kerugian mencakup Rp 751.801.547 pada tahun 2021 dan Rp 449.629.735 pada tahun 2022.
Atas tindakannya, para pelaku dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
Mereka dikenakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Para pelaku diancam pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar sesuai Pasal 2 ayat 1. Sementara Pasal 3 memberikan ancaman pidana penjara seumur hidup atau minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp 1 miliar,” papar Kasat Reskrim.
Kasus ini menegaskan komitmen Polres Bungo dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama pada sektor pendidikan, yang seharusnya menjadi prioritas untuk mendukung generasi muda.
Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. []
Nur Quratul Nabila A
