Dugaan Korupsi Pengadaan Militer, Eks Jenderal Malaysia Diamankan

KUALA LUMPUR – Upaya pemberantasan korupsi di Malaysia kembali menjadi sorotan setelah Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) menahan mantan Kepala Angkatan Darat Malaysia, Muhammad Hafizuddeain Jantan, dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan militer. Penahanan ini dinilai sebagai langkah signifikan dalam memperkuat akuntabilitas di sektor pertahanan yang selama ini dikenal tertutup dan sensitif.

Hafizuddeain tidak ditahan seorang diri. Dua istrinya turut diamankan aparat antikorupsi karena diduga terkait dengan aliran dana dalam perkara yang tengah diselidiki. Seperti dilansir AFP, Kamis (08/01/2026), Hafizuddeain dan kedua istrinya termasuk dalam lima orang yang ditahan pada Rabu (07/01/2026) waktu setempat, menyusul pengembangan penyelidikan yang dilakukan MACC.

Penahanan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang telah berlangsung sejak akhir tahun lalu. Otoritas Malaysia sebelumnya telah menggerebek sejumlah perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek pengadaan militer yang menjadi fokus kasus ini. Selain itu, enam rekening bank milik seorang tersangka dan anggota keluarganya turut disita sebagai bagian dari upaya penelusuran aliran dana.

Meski demikian, detail perkara belum sepenuhnya dibuka ke publik. MACC belum mengungkap secara rinci nilai proyek, jenis pengadaan, maupun modus dugaan korupsi yang diselidiki. Namun, sumber penyidikan menyebutkan bahwa fokus utama kasus ini adalah sejumlah pembayaran mencurigakan yang diduga masuk ke rekening bank seorang perwira senior Angkatan Darat Malaysia.

Dalam pernyataan resminya pada Rabu (07/01/2026) malam waktu setempat, MACC mengumumkan serangkaian penahanan, meskipun tidak mencantumkan identitas para tersangka. Identitas Hafizuddeain kemudian dikonfirmasi melalui laporan media lokal Malaysia yang mengutip Ketua Komisioner MACC, Azam Baki.

Kasus ini turut berdampak pada karier militer Hafizuddeain. Dia telah dinonaktifkan dari jabatannya sejak akhir Desember lalu, seiring dengan dimulainya proses penyelidikan resmi. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menjaga integritas institusi militer dan mencegah potensi intervensi dalam proses hukum yang berjalan.

MACC menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional. Dalam pernyataan resminya, lembaga tersebut menyatakan, “MACC berkomitmen untuk melakukan investigasi dengan transparansi dan profesionalisme sepenuhnya.” Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi militer.

Azam Baki sendiri tidak memberikan komentar lebih lanjut ketika ditanya mengenai identitas lengkap para tersangka oleh AFP. Sikap tersebut dinilai sebagai bagian dari kehati-hatian agar proses hukum tidak terganggu dan penyidikan dapat berjalan optimal.

Selain penahanan, MACC juga berhasil menggagalkan upaya pemindahan uang tunai dalam jumlah besar yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Berdasarkan laporan kantor berita Bernama, badan antikorupsi itu menyita uang tunai sebesar 2,4 juta Ringgit, atau setara sekitar Rp 9,9 miliar. Uang tersebut diamankan saat seorang individu yang berkaitan dengan perkara tertangkap basah mencoba memindahkan dana ke lokasi lain.

Penanganan kasus ini mendapat perhatian luas publik Malaysia, terutama karena melibatkan sektor pertahanan dan figur militer berpangkat tinggi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelumnya telah berulang kali menegaskan komitmen untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk di institusi strategis negara.

Penahanan Hafizuddeain dan pihak-pihak terkait dinilai sebagai ujian penting bagi konsistensi kebijakan antikorupsi Malaysia. Publik kini menanti kelanjutan proses hukum, sekaligus berharap kasus ini diusut tuntas hingga ke akar, demi memperkuat kepercayaan terhadap institusi negara dan supremasi hukum. []

Siti Sholehah.