Eks Jenderal Filipina Diamankan Usai Kritik Presiden Marcos Jr

MANILA – Pemerintah Filipina mengambil langkah tegas terhadap seorang purnawirawan militer yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional. Otoritas setempat menangkap mantan jenderal Angkatan Udara Filipina, Romeo Poquiz, atas dugaan penghasutan setelah ia secara terbuka menyerukan agar militer menarik dukungan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Romeo Poquiz, mantan perwira tinggi berusia 67 tahun, ditangkap oleh Kepolisian Nasional Filipina setibanya di Bandara Internasional Manila pada Senin (05/01/2026) waktu setempat. Penangkapan dilakukan setelah Poquiz kembali dari perjalanan pribadi ke Thailand. Informasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Departemen Dalam Negeri Filipina, Jonvic Remulla, kepada kantor berita AFP.

“Dia ditangkap atas tuduhan penghasutan sehubungan dengan pernyataannya baru-baru ini. Dia ditangkap saat tiba dari Bangkok pagi ini,” kata Remulla dalam pernyataannya, Senin (05/01/2026).

Langkah aparat penegak hukum ini diambil menyusul pernyataan Poquiz yang menyerukan Angkatan Bersenjata Filipina agar “menarik dukungan mereka” dari Presiden Marcos Jr. Seruan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik akibat skandal korupsi yang menyeret sejumlah proyek infrastruktur dan memicu gelombang protes publik.

Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Jose Nartatez, menjelaskan bahwa penahanan Poquiz dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan yang telah diterbitkan sejak 5 Desember lalu. Menurut Nartatez, aparat bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penangkapan itu kemudian dikonfirmasi langsung oleh Poquiz melalui unggahan di akun Facebook pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia mengakui telah diamankan aparat kepolisian setibanya di bandara.

“Saya ditangkap (oleh Kelompok Investigasi dan Deteksi Kriminal Kepolisian Nasional Filipina) di Terminal Bandara … Hidup Filipina!” tulis Poquiz.

Dalam pernyataan yang sama, disebutkan bahwa Poquiz kemudian dibawa ke markas besar kepolisian di Camp Crame, Manila, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Namun, hingga Senin, tim kuasa hukum Poquiz mengaku belum memperoleh akses untuk menemui kliennya.

Pengacara Poquiz, Ferdinand Topacio, menyampaikan keberatannya terhadap penangkapan tersebut. Ia menilai pernyataan kliennya tidak dapat dikategorikan sebagai upaya langsung untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

“Ini bukanlah penghasutan langsung untuk pemberontakan, melainkan … diskusi tentang kemungkinan konsekuensi dari gratifikasi dan korupsi,” ujar Topacio kepada AFP.

Topacio juga menyatakan bahwa langkah hukum terhadap Poquiz mencerminkan sikap pemerintah yang lebih memilih menindak pihak-pihak yang bersuara kritis.

“Ini hanya menunjukkan bahwa pemerintah mengecam orang-orang yang berbicara tentang kesalahan, bukan mereka yang mencuri uang rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, pimpinan militer Filipina menegaskan posisi institusinya tetap berada dalam koridor konstitusi. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya telah menolak keluhan yang disampaikan kelompok perwira pensiunan, termasuk Poquiz, terkait kepemimpinan Presiden Marcos Jr.

Menurut Brawner, para perwira aktif telah diingatkan bahwa Angkatan Bersenjata Filipina “kokoh” dalam dukungannya terhadap konstitusi dan pemerintahan sipil yang sah. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran adanya upaya sejumlah purnawirawan untuk memengaruhi perwira muda.

Brawner menyebut bahwa para perwira pensiunan tersebut diduga telah menghubungi perwira yang masih aktif untuk mengupayakan “kudeta, junta militer” dengan dalih “mengatur ulang” masyarakat Filipina, meskipun ia tidak menyebutkan nama-nama yang terlibat.

Isu ini mencuat di tengah persiapan pemerintah Filipina menghadapi gelombang aksi unjuk rasa antikorupsi yang direncanakan berlangsung pada 21 September lalu. Protes tersebut dipicu oleh dugaan proyek pengendalian banjir fiktif yang ditengarai merugikan negara hingga miliaran dolar Amerika Serikat.

Penangkapan Poquiz pun menjadi sorotan luas, karena mencerminkan ketegangan antara kebebasan berekspresi, peran purnawirawan militer, serta upaya negara menjaga stabilitas demokrasi di tengah krisis kepercayaan publik. []

Siti Sholehah.