Eks PM Israel Ehud Olmert: Saya Tak Bisa Lagi Membela Negara Ini atas Tuduhan Kejahatan Perang
TEL AVIV — Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan politik dan militer Israel saat ini terkait agresi yang berlangsung di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.
Dalam wawancara yang dikutip dari CNN, Olmert secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tak lagi dapat membela negaranya dari tuduhan kejahatan perang akibat operasi militer yang terus berlanjut di wilayah Palestina tersebut.
Olmert, yang memimpin Israel pada periode 2006 hingga 2009, menyoroti blokade Israel selama lebih dari 11 minggu terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia juga menyinggung lonjakan jumlah korban jiwa warga sipil Palestina di tengah serangan udara dan darat oleh militer Israel.
“Apa lagi kalau bukan kejahatan perang?” kata Olmert secara retoris.
Ia menyebut tidak ada justifikasi atas tindakan yang diambil pemerintahan Benjamin Netanyahu selain sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional.
Lebih lanjut, Olmert mengungkapkan harapannya agar pemerintahan yang saat ini berkuasa segera lengser.
“Saya berharap pemerintahan ini akan menghilang secepat mungkin,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurutnya, kerusakan moral dan reputasi negara Israel kini berada di titik yang paling mengkhawatirkan dalam sejarah modern.
Olmert juga percaya bahwa mayoritas warga Israel telah kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Netanyahu.
Ia merujuk pada jajak pendapat yang menunjukkan dukungan publik terhadap perjanjian gencatan senjata, termasuk pembebasan 58 sandera yang masih ditawan di Gaza, serta penghentian perang.
Meskipun mendapat tekanan domestik dan internasional, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap menolak untuk mengakhiri operasi militer di Gaza. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa perang akan terus dilanjutkan hingga Hamas dikalahkan secara total.
Kebijakan ini telah memicu ketegangan baik di dalam negeri Israel maupun di komunitas internasional. Kritik dari tokoh sekelas Olmert menambah daftar panjang tokoh publik yang menyerukan akuntabilitas atas tindakan militer Israel di Gaza.
Kondisi di Jalur Gaza hingga kini masih memprihatinkan, dengan puluhan ribu warga sipil menjadi korban dan infrastruktur sipil hancur.
Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah berulang kali menyerukan investigasi independen atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. []
Nur Quratul Nabila A
