Ekti Imanuel: Roadmap Bandara Mahulu Disusun Bersama

ADVERTORIAL – Upaya mempercepat konektivitas wilayah terluar Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Melalui kunjungan kerja ke Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Rabu (21/5/2025), Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama sejumlah anggota dewan lainnya meninjau langsung kesiapan rencana pembangunan Bandara Mahulu.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan program antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Mahulu, khususnya terkait alokasi anggaran yang telah dicadangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun Anggaran 2025. “Kunjungan kerja saya ke Mahulu terkait dengan yang kita mau sinkronkan. Karena dari APBD Provinsi tahun 2025 ada alokasi sekitar 40 hingga 45 miliar rupiah untuk pembangunan bandara,” jelas anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kelahiran Melapeh, 06 Januari 1977.

Lebih dari sekadar mengecek progres fisik, tim DPRD juga memfokuskan kunjungan ini pada kesiapan dokumen pendukung proyek strategis tersebut, seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ketiga dokumen tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Cipta Karya Provinsi. “Proyek ini cantolannya awalnya di Dinas Perhubungan, tapi karena tidak ada nomenklaturnya, akhirnya dialihkan ke Cipta Karya. Proses perpindahan ini baru terjadi dalam dua hari terakhir,” tambahnya.

Ekti juga mengungkapkan bahwa proses lelang kemungkinan baru dapat dilakukan dalam waktu sekitar tiga bulan, dengan asumsi dua bulan untuk penyelesaian perencanaan dan dua bulan berikutnya untuk proses tender. Namun, ia berharap prosedur dapat dipercepat demi efisiensi waktu. “Proses perencanaan memakan waktu sekitar dua bulan, kemudian dua bulan berikutnya untuk tender. Tapi kalau memungkinkan, saya berharap proses tender bisa dipercepat,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pelaksanaan teknis dan mekanisme pembiayaan, DPRD menyerahkan sepenuhnya pada pembahasan lebih lanjut antara pemerintah kabupaten dan provinsi, yang akan dituangkan dalam bentuk peta jalan (roadmap) dan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). “Roadmap-nya akan disusun oleh Asisten I Setkab Mahulu Agustinus Teguh Santoso. Nanti akan ada kesepakatan antara Bupati Mahulu dengan Gubernur Kaltim, termasuk pembagian peran melalui MoU,” ucapnya.

Wakil rakyat yang juga memangku jabatan selaku Wakil Ketua Badan Musyawarah dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kaltim ini menegaskan bahwa keberadaan bandara nantinya diharapkan dapat memperluas aksesibilitas dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan tersebut. []

Penulis: Diyan Febrina Citra
Penyunting: Enggal Triya Amukti