Empat Anggota DPRD Medan Mangkir dari Pemeriksaan Kasus Pemerasan
MEDAN — Empat anggota DPRD Kota Medan, berinisial DRS, GLF, DA, dan SP, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada Kamis (21/8/2025).
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan kasus pemerasan terhadap seorang pengusaha di Medan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, M. Husairi, menegaskan bahwa keempat legislator tersebut tidak memberikan keterangan resmi ihwal ketidakhadiran mereka.
“Mereka tidak hadir dan tidak ada surat keterangan resmi alasan kenapa tidak hadir,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis malam.
Husairi menambahkan, pihak kejaksaan akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap keempat anggota DPRD itu. Namun, kepastian waktu pemanggilan ulang masih akan ditentukan tim penyidik.
“Terkait hal ini akan kita tanyakan ke tim untuk jadwal pemanggilan ulang,” katanya.
Sebelumnya, Husairi menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula dari laporan seorang pengusaha yang mengaku diperas oleh oknum anggota DPRD Medan.
Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh tim penyidik bidang pidana khusus (Pidsus) Kejati Sumut.
“Tim Pidsus telah melakukan penyelidikan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh ketua Komisi III DPRD Kota Medan terhadap beberapa pengusaha di Kota Medan dengan alasan untuk kelengkapan perizinan berusaha dan pajak,” paparnya.
Ia menegaskan, penyidik masih mendalami laporan tersebut sembari menunggu proses pemeriksaan terhadap keempat legislator itu.
Selain pemanggilan, tim penyelidik juga meminta sejumlah dokumen untuk melengkapi bahan pemeriksaan.
“Dilakukan juga permintaan pemanggilan dan juga ada dokumen-dokumen yang diminta tim penyelidik,” ujar Husairi.
Kasus ini menambah daftar panjang perkara hukum yang menyeret pejabat publik di daerah. Kejati Sumut menegaskan akan tetap melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. []
Nur Quratul Nabila A
