Enam Misi Pembangunan Diapresiasi Fraksi Golkar
SAMARINDA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur memosisikan diri sebagai pengawal utama keberlanjutan arah pembangunan jangka panjang provinsi ini. Dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Senin (02/06/2025), mereka menegaskan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang dinilai sebagai fondasi awal pelaksanaan RPJPD Kaltim 2025–2045.
Syarifatul Syadiah, selaku Bendahara Fraksi Golkar yang juga menjadi juru bicara fraksi dalam penyampaian pandangan umum, menyatakan bahwa enam misi pembangunan dalam RPJMD telah dirumuskan secara integratif dan menjawab tantangan daerah dalam lima tahun mendatang.
“Dalam RPJMD 2025–2029 ini tercantum 6 misi pembangunan yang saling terintegrasi, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), akselerasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, penguatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan hidup beragama serta perlindungan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan,” ujar Syarifatul.
Menurutnya, RPJMD tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mencerminkan visi kepala daerah yang konkret, disusun dalam kerangka strategis mencakup tiga tujuan utama: suksesnya pembangunan daerah, lahirnya generasi emas, dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Ketiga tujuan itu kemudian dijabarkan dalam 10 sasaran pembangunan dan 64 program prioritas,” tambah legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini.
Fraksi Golkar juga memberikan perhatian khusus terhadap dua program unggulan yang diyakini mampu menjadi motor penggerak utama transformasi daerah, yakni Gerakan Aksi Strategis Pro Rakyat Tanpa Biaya (Gratispol) dan Jurusan Optimalisasi Spesifik Lokal (Jospol).
“RPJMD 2025–2029 adalah tahapan pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim 2025–2045, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024. Tahap pertama ini difokuskan pada agenda strategis penguatan pondasi transformasi,” tuturnya.
Di akhir penyampaian, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi atas kerja Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya atas nota penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Seno Aji pada Rapat Paripurna ke-15, 28 Mei lalu. Fraksi juga merekomendasikan pembahasan lanjutan melalui Panitia Khusus (Pansus) agar substansi RPJMD benar-benar berpihak pada rakyat dan berpijak pada data pembangunan yang aktual.
Penulis: Slamet
