Evaluasi Program Rp50 Juta/RT di Muara Muntai
ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmennya dalam membangun desa melalui pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal. Hal ini tercermin dalam forum silaturahmi dan evaluasi program bantuan keuangan Rp50 juta/RT yang digelar di Balai Kecamatan Muara Muntai, yang dihadiri langsung oleh Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri, Senin (13/10/2025).
Acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan Pengurus RT se-Kecamatan Muara Muntai, serta didampingi oleh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar. Forum ini menjadi ajang penting untuk menilai efektivitas program bantuan keuangan yang telah berjalan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.
Dalam sambutannya, Bupati Aulia menegaskan bahwa program Rp50 juta/RT bukan sekadar bantuan finansial, melainkan instrumen pemberdayaan masyarakat. “Kita ingin melihat bagaimana dana ini benar-benar menyentuh kebutuhan warga, mendorong kreativitas, dan memperkuat kemandirian desa,” ujarnya.
Aulia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar tengah menyusun Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 dengan visi besar “Kukar Idaman Terbaik” yang berfokus pada pembangunan pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang maju, sejahtera, dan mandiri. Dalam konteks ini, desa menjadi ujung tombak pembangunan.
“Desa harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Kita ingin setiap desa punya produk unggulan yang bisa bersaing, baik di pasar lokal maupun nasional,” tegas Aulia.
Forum ini juga menjadi ruang bagi para Kepala Desa dan RT untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, dan capaian selama pelaksanaan program. Beberapa perwakilan RT menyampaikan keberhasilan mereka dalam membangun fasilitas umum, seperti posyandu, jalan lingkungan, dan sarana air bersih. Namun, ada pula yang mengusulkan perbaikan dalam mekanisme pencairan dan pelaporan dana.
Menanggapi hal tersebut, Aulia menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan nilai bantuan menjadi Rp150 juta/RT pada tahap berikutnya. Namun, ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. “Kita ingin program ini berkelanjutan dan berdampak nyata. Maka, pengawasan dan pelaporan harus diperkuat,” katanya.
Selain evaluasi program, forum ini juga dirangkai dengan pelantikan Anggota BPD PAW Desa Pulau Harapan, Akhmad Saiful Bahri, menggantikan Fathur Rachman. Pelantikan ini menjadi simbol pentingnya regenerasi dan kesinambungan dalam lembaga desa.
Dengan semangat kolaborasi yang terbangun dalam forum ini, diharapkan desa-desa di Kukar, khususnya di Kecamatan Muara Muntai, mampu menjadi contoh dalam tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berdaya saing tinggi. []
Admin03
